LEBAK – Pemkab Lebak memutuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir bandang dan longsor. Keputusan tersebut ditetapkan untuk mempermudah dan mempercepat penanganan rehabilitasi dan recovery korban bencana.
“Kita sudah putuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat bencana di Lebak hingga dua minggu ke depan,” kata Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya usai menggelar rapat koordinasi penanganan bencana di aula Multatuli Setda Lebak, Selasa (14/1).
Menurutnya, Pemkab akan fokus dalam penanganan korban bencana. Terpenting, korban bencana yang tersebar di enam kecamatan mendapatkan bantuan logistik yang cukup dan segera menerima dana stimulan dari pemerintah pusat. Sehingga mereka bisa membangun kembali rumahnya yang rusak akibat bencana banjir bandang dan longsor pada 1 Januari 2020.
“Logistik untuk korban bencana masih aman hingga satu minggu ke depan,” ungkap perempuan berkacamata ini.
Selanjutnya, pemerintah daerah akan menginventarisir wilayah yang akan dijadikan tempat hunian sementara (huntara) dan relokasi pemukiman korban banjir dan longsor. Rencananya, Pemkab Lebak akan menggandeng Badan Geologi untuk meneliti kondisi tanah yang akan dijadikan tempat huntara dan relokasi supaya aman ditempati masyarakat hingga puluhan atau bahkan ratusan tahun ke depan.
“Dari hasil koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kita tidak jadi menerima dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp500 ribu per bulan per keluarga. Karena jumlah pengungsi mencapai ribuan orang dan tidak ada rumah yang disewakan dalam jumlah yang banyak di Lebak,” paparnya.
Jika korban tinggal di rumah keluarganya maka dikhawatirkan akan terjadi konflik di dalam keluarga tersebut. Apalagi rumah warga di Lebak ukurannya tidak luas, sehingga potensi terjadinya konflik cukup terbuka. Untuk itu, Pemkab telah berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan relawan untuk menyediakan huntara bagi para pengungsi. Salah satunya, yakni Dodiklatpur Rindam III Siliwangi di Ciuyah. Dari koordinasi dengan Komandan Dodiklatpur, tempat tersebut bisa digunakan menjadi huntara. Walapun pada Maret 2020 tempat itu akan dijadikan tempat pendidikan dan pelatihan TNI.
“Tempat lain yang bisa digunakan untuk huntara para pengungsi, yakni rumah susun milik Pemkab Lebak di Cibadak. Di sana, dapat menampung 54 kepala keluarga (KK),” terangnya.
Bupati perempuan pertama di Lebak ini menginformasikan, jumlah rumah rusak akibat banjir dan longsor di enam kecamatan sebanyak 1.649. Dengan rincian, jumlah rumah rusak berat 1.110 unit, rusak sedang 230 unit, dan rusak ringan 309 unit. Mereka dipastikan akan menerima dana stimulan untuk pembangunan rumahnya kembali dari BNPB.
“Itu hasil verifikasi kita dengan tim gabungan. Bahkan datanya telah lengkap, karena acuannya by name by addres,” ungkapnya.
Sampai tanggal 28 Januari 2020, relawan bersama TNI dan Polri akan tetap disiagakan membantu masyarakat korban banjir. Untuk posko pengungsian di beberapa lokasi akan ditertibkan.
“Nanti posko-posko yang ada di wilayah harus terus koordinasi dengan posko utama di BPBD Lebak. Ini terkait dengan logistik yang ada di masing-masing posko agar tidak terjadi kekurangan,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Iti menyampaikan apresiasi kepada para relawan, TNI, dan Polri yang telah bekerja siang malam membantu penanganan bencana banjir dan longsor di Lebak. Bantuan mereka telah meringankan penderitaan para korban dan memudahkan kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat yang dilanda musibah. Karenanya, komunikasi dan koordinasi dengan relawan akan terus dilakukan. Apalagi, para relawan juga masih terus bekerja dalam melayani pengungsi.
“Terkait penanganan infrastruktur, saya perintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Karena ini untuk penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak di Lebak,” jelasnya. (Mastur)
