SERANG – DPRD Kota Serang mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Aset dan Batas Wilayah Kota Serang. Hal itu terungkap saat Komisi III DPRD Kota Serang menggelar ekspos tertutup dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Serang di ruang aspirasi DPRD Kota Serang, Rabu (15/1).
Berdasarkan data ekspos DPKAD Kota Serang, total penyerahan aset dari Pemkab ke Pemkot Serang dari tahap I dan II berjumlah 9.606 item dengan nilai Rp468,5 miliar. Sedangkan sisanya berjumlah 227 item dengan nilai Rp202 miliar. Jika dipersentasekan, jumlah itemnya tinggal tiga persen dan nilainya 30 persen.
Ketua Komisi III DPRD Kota Serang, Tubagus Ridwan mengatakan, pihaknya melihat permasalahan aset di Kota Serang cukup banyak di antaranya penyerahan aset dari Pemkab Serang yang hingga kini belum rampung, sengketa aset dan perbedaan batas wilayah antara Pemkab dan Undang-Undang Pembentukan Kota Serang.
“Masalah ini harus diselesaikan, goodwill-nya berupa Pansus Aset dan batas wilayah,” ujarnya.
Ridwan memaparkan, penyerahan aset dari Pemkab Serang ke Kota Serang masih menyisakan 227 aset dengan nilai aset Rp202 miliar berupa bangunan dan gedung. Sedangkan, ada 16 sengketa aset yang kini masih berjalan. Perbedaan batas wilayah sepanjang 11 kilometer, sehingga ini dapat berpengaruh terhadap dana alokasi umum dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
“Bulan ini pansus dibentuk. Sesuai tatib kita punya waktu satu tahun kerja,” terangnya.
Lebih lanjut, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, di internal Komisi III, pihaknya menginginkan bisa secepatnya merampung persoalan aset. Karena ini menjadikan persoalan menjadi program kerja DPRD. “Paling pahitnya masa bakti DPRD ini selesai,” katanya.
Anggota Komisi III Jumhadi mengaku, dibentuknya pansus untuk mendorong menyelesaikan persoalan aset. Kata dia, Amanat Undang-Undang 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang, peralihan aset harus rampung lima tahun. “Sekarang sudah 12 tahun. Kita punya sisa sisa tiga persen lagi, tetapi nilainya sangat besar yaitu 30 persen dari nilai keseluruhan,” terangnya.
“Kalau tidak diurus, bisa jadi Kota Serang kehilangan aset,” tambah Jumhadi.
Sementara itu, Kepala DPKAD Kota Serang Wachyu B Kristiawan mengatakan, pihaknya menyetujui upaya politik DPRD. Kehadirannya untuk menyampaikan segala sesuatu tentang pengelolaan dan permasalahan aset.
“Kami diminta menyampaikan apa saja yang menjadi permasalahan aset. Baik aset yang dikuasai sekarang dan beberapa aset yang belum dilimpahkan,” terangnya.
“Kami setuju-setuju saja, hak DPRD secara politik. Karena Pemkot sudah berbagai upaya sudah dilakukan. Kalau Dewan ada action tentu kami setuju,” pungkasnya. (fdr/air/ira)
