SERANG – Kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim telah masuk tahun ketiga, sejumlah terobosan pun telah dilakukan untuk memajukan Provinsi Banten. Namun begitu, masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki terutama dalam bidang pendidikan.

Hal itu terungkap dalam seminar tentang arah dan prilaku politik dalam mengawal pembangunan di Provinsi Banten, yang diselenggarakan Fraksi PAN, di Gedung Serba Guna (GSG) DPRD Banten, Selasa (21/1). Turut hadir dalam seminar tersebut, Wakil Ketua Komisi IV Tb Luay Sofhani, Ketua Barisan Muda PAN Banten Ella Silvia, anggota Fraksi PAN DPRD Banten, serta puluhan mahasiswa dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Banten.

Sekretaris Fraksi PAN DPRD Banten Ishak Sidik mengungkapkan, sedikitnya ada tiga tujuan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Pertama meningkatkan indeks pendidikan. Kedua meningkatkan indeks kesehatan. Ketiga meningkatkan daya beli masyarakat. Bila ketiga hal itu tercapai, maka pemerintah daerah dianggap berhasil melaksanakan pembangunan di daerahnya.

“Lalu bagaimana dengan Provinsi Banten. Apakah sudah berhasil? Kalau memang belum, ini tugas kita bersama mengawal pembangunan daerah,” kata Ishak saat menyampaikan paparannya.

Anggota Komisi V DPRD Banten ini melanjutkan, dalam tiga tahun terakhir pembangunan bidang pendidikan terus digenjot. Pemprov Banten juga menggratiskan pendidikan SMA/SMK negeri. Namun persoalannya, pembangunan infrastruktur pendidikan masih belum merata di delapan kabupaten/kota. “Bangunan sekolah masih banyak yang belum layak, ruang kelas juga banyak yang rusak. Bahkan masih ada kecamatan yang belum memiliki SMK negeri,” papar Ishak.

Tahun 2020, lanjut Ishak, Pemprov Banten memang akan membangun 33 unit sekolah baru (USB) SMA/SMK Negeri, namun pemerataan infrastruktur pendidikan harus terus didorong, agar tidak ada lagi sekolah rusak di Banten. “Kewenangan pemprov memang hanya SMA/SMK, tapi bukan berarti pembangunan infrastruktur pendidikan di sekolah dasar dan sekolah menengah hanya kewajiban kabupaten/kota. Pemprov kita dorong untuk menambah bantuan keuangan kabupaten/kota setiap tahunnya, agar pendisikan di Banten semakin berkualitas,” ungkapnya.

Ketua Fraksi PAN DPRD Banten Dede Rohana menyatakan, sektor pendidikan merupakan salah satu program pembangunan prioritas Pemprov Banten. Jadi penanganannya harus serius dilakukan agar indeks pembangunan manusia di Banten bisa terus ditingkatkan. “Salah satu penyebab tingginya pengangguran di Banten, lantaran banyak warganya yang mendapatkan pendidikan kurang berkualitas,” tegasnya.

Ke depan, Fraksi PAN akan mendorong pemprov agar benar-benar melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. “Saat ini rata-rata pendidikan masyarakat Banten hanya sampai SLTP atau hanya 9 tahun,” tutur Dede.

Ia berharap, mahasiswa dan akademisi bergandengan tangan dengan DPRD Banten untuk mengawal pembangunan di Banten. “Arah pembangunan di Banten sudah cukup baik, tinggal kita kawal bareng-bareng agar jangan salah arah,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPW PAN Provinsi Banten Masrori mengungkapkan, Provinsi Banten yang sudah berusia 19 tahun sudah mengalami kemajuan dan perubahan yang signifikan, namun pembangunan di Banten harus dilakukan sesuai perencanaan.

“Masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain semuanya telah disusun dan direncanakan dalam RPJMD Provinsi Banten. Bila RPJMD itu tidak tercapai, maka pembangunan di Banten berarti salah arah,” katanya.

Adapun yang bisa dilakukan partai politik adalah mengawal pembangunan melalui fraksi yang ada di DPRD Banten. “Saya minta Fraksi PAN mengkaji capaian RPJMD, sehingga tahu mana yang belum dan sudah dilakukan pemerintah,” katanya.

Ia berharap, mahasiswa dan akademisi berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Kalangan intelektual harus membedah APBD Banten setiap tahunnya. (Deni S)