SERANG – Untirta menjalin kerja sama dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banten. Nota kesepahaman ditandatangani Rektor Untirta Dr Fatah Sulaiman dengan Kepala Kanwil BPN Banten Andri Tenri Abeng dalam acara Exhibition Pertanahan “ATR/BPN Banten Menyapa” yang dibuka oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil di Plaza Aspirasi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Kamis (16/1).
Fatah Sulaiman mengatakan, MoU dengan Kanwil BPN Provinsi Banten menjadi salah satu komitmen Untirta untuk mendukung program strategis Kementerian ATR/BPN di antaranya percepatan sertifikasi dan legalisasi tanah agar memiliki kepastian hukum. “Untirta juga mendukung pelaksanaan program strategis nasional dan reformasi agraria”, ujar Fatah.
RelatedPosts
Untirta menjadi salah satu mitra BPN Banten dalam hal percepatan percepatan pelaksanaan program strategis nasional bidang pertanahan di Banten. Salah satu ruang lingkup kerja sama yang akan dilakukan yaitu dukungan penyediaan sumber daya manusia tambahnya. “Untirta memiliki kualitas SDM yang kompetitif dan unggul di bidang keilmuan yang tersedia di Untirta seperti bidang hukum, pendidikan, pertanian, teknik, ekonomi, sosial politik, dan kedokteran”, ungkapnya.
Kerja sama ini juga diharapkan membuka ruang penyelenggaraan kegiatan ilmiah di antaranya di bidang pertanian seperti penyelenggaraan seminar, kuliah umum, edukasi untuk masyarakat terkait hukum pertanahan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan agraria, tata ruang dan BPN. Pada kesempatan tersebut Rektor didampingi oleh Dekan Fakultas Hukum, Kepala BUKK dan Kasubag Kerjasama BAKP.
Sementara Kepala Kanwil BPN Banten Andi Tenri Abeng menyampaikan laporan kegiatan yang dilaksanakan. “Kanwil BPN Provinsi Banten menargetkan di tahun 2023 seluruh tanah di Banten sudah lengkap bersetifikat”, ujarnya. Selain itu, beberapa program BPN Banten juga dirasakan dampaknya oleh masyarakat seperti program ATR/BPN Banten menyapa ini.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil menyerahkan secara simbolis sertifikat kepada perwakilan masyarakat Banten. Selanjutnya, Menteri ATR/Kepala BPN pada kesempatan yang sama menyampaikan beberapa catatan di antaranya tanah yang sudah bersertifikat harus diurus. “Sertifikat tanah adalah bukti hak kepemilikan tanah, kalau Bapak/Ibu tidak mengurus tanah tersebut, jangan salahkan kalau orang lain yang mengurus”, tegasnya.
Ia juga mengatakan, sertifikat yang telah dimiliki bisa digunakan untuk modal usaha. “Sertifikat tanah bisa diagunkan ke bank dengan tujuan digunakan untuk hal-hal yang produktif”, tambahnya. (jib/alt/ags)
