SERANG – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Banten dan DPRD Banten mulai membahas arah kebijakan pembangunan Banten tahun anggaran 2021.
Dalam pembahasan tersebut, TAPD dan DPRD memiliki pokok pikiran yang sama untuk menambah anggaran tahun depan. Wacana penambahan anggaran tersebut berkisar satu hingga dua triliun.
Menurut Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said, APBD Banten 2021 bisa bertambah hingga dua triliun dari APBD 2020 yang mencapai Rp13 triliun lebih.
“Tapi kan itu akan dibahas secara lebih detail dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Banten tahun 2021 yang akan digelar Mei mendatang. Perkiraan saya, APBD Banten 2021 bisa sampai empat belas hingga lima belas triliun,” kata Nawa kepada wartawan, usai rapat tertutup bersama TAPD di ruang badan anggaran DPRD Banten, Selasa (11/2).
Penambahan anggaran sekira dua triliun, lanjut Nawa, akan diprioritaskan untuk bidang pendidikan. “Tahun 2021 kita akan dorong anggaran untuk Dinas Pendidikan mencapai Rp2 triliun, sebab target RPJMD 2017-2022 yang masih lemah di bidang pendidikan. DPRD akan dorong itu, agar target RPJMD tercapai,” tegasnya
Kendati begitu, Nawa menuturkan pembahasan APBD 2021 masih panjang. Prosesnya akan dilakukan secara bertahap. “Hari ini baru bahas arah kebijakannya, nanti ada Musrenbang, ada diskusi, ada aspirasi dari masyarakat, kemudian pembahasan dan kajian rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) 2021 baru bahaa APBD,” tuturnya.
Sementara Ketua DPRD Banten Andra Soni menuturkan, rapat bersama dengan TAPD terkait dengan timeline kebijakan pembangunan 2021.
“Tahapan-tahapan APBD dan sinkronisasi dengan tugas-tugas kelembagaan DPRD. Mulai dari RKPD sampai siklus penetapan APBD 2021,” katanya.
Sekda Banten Al Muktabar mengungkapkan, kebijakan pembangunan tahun 2021 mempedomani RPJMD 2017-2022. “Kita mulai dari pokok pikiran, kemudian input dari stakeholder, lalu ada FGD. Nanti kita lihat, dalam kerangka itu naik berapa anggaran untuk 2021. Apakah satu triliun atau lebih,” katanya.
Ia melanjutkan, aspirasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menyusun RKPD 2021. “Yang pasti kami bersama DPRD akan melakukan perencanaan program dan rencana kerja secara transparan dan sesuai aturan,” ungkapnya. (Deni S)
