CILEGON – Pemkot Cilegon bakal menegaskan Kecamatan Pulomerak menjadi kawasan industri dari sebelumnya permukiman. Rencana itu tertuang dalam naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Cilegon Ahmad Efendi mengatakan, berdasarkan kajian naskah akademik, alasan perubahan wilayah tersebut menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Ploting kecamatan, ada beberapa perubahan karena kebijakan strategis nasional, ada beberapa wilayah berubah dari wilayah perumahan jadi industri seperti di Indonesia Power Suralaya,” ujar Efendi kepada Radar Banten, Selasa (11/2).
Kendati Kecamatan Pulomerak akan menjadi kawasan industri, pemerintah tetap mengatur area-area untuk permukiman masyarakat dan kepentingan sosial lainnya, seperti ruang terbuka hijau (RTH) dan lainnya. “Enggak mungkin satu wilayah semuanya industri, tetap 30 persen untuk ruang terbuka hijau dan sebagainya, tetap permukiman ada cuma spacenya lebih banyak untuk industri,” tuturnya.
Sebagai legislatif, DPRD Kota Cilegon akan mendukung rencana pemerintah, tetapi dengan catatan, rencana itu diperhitungkan secara matang, tak melanggar aturan yang berlaku, serta pada akhirnya demi kepentingan masyarakat di Kota Cilegon.
Pernyataan Efendi dikuatkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Nurrotul Uyun. Menurutnya, ada dua faktor yang mendorong perubahan RTRW Kota Cilegon. Dari faktor eksternal yaitu adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. “Dimana di Kecamatan Pulomerak sedang disiapkan Kawasan Pembangkit Listrik Suralaya seluas 363 hektar sebagai objek vital nasional,” papar Uyun.
Faktor lain yang mendorong perubahan RTRTW itu, lanjut Uyun karena adanya perubahan kegiatan antara rencana pola ruang dengan kondisi eksisting. Selain itu juga banyaknya aktifitas pertambangan mineral non logam seperti batu, pasir, dan tanah yang harus diatur dalam kebijakan strategis. “Rencana pembangunan JLU (Jalan Lingkar Utara) yang akan berdampak terhadap rencana pola ruang di kawasan sekitar,” tuturnya.
Terpisah, anggota Bapemperda DPRD Kota Cilegon Rahmatulloh menuturkan, sejauh ini legislatif belum menerima secara rinci rencana perubahan tata ruang yang akan dilakukan oleh Pemkot Cilegon.
“Naskah akademik baru secara makro saja,” ujarnya.
Diakui Rahmatulloh, terjadi perubahan pola ruang di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Cilegon seiring dengan adanya kebijakan pusat, provinsi, serta program strategis pemerintah seperti Pelabuhan Warnasari dan JLU.
Ditemui di kantornya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon Beatrie Noviana enggan memberikan pernyataan lebih jauh terkait penyusunan Raperda RTRW. Ia hanya berharap DPRD Kota Cilegon secepatnya menyelesaikan pembahasan Raperda tersebut. “Karena ada program strategis nasional, dan kita akan menyusun RPJMD teknokratik kan harus sesuai dengan RTRW,” ujar Beatrie. (bam/ibm/ags)
