SERANG – Masa depan Bank Banten bergantung pada calon investor baru yang akan memberikan dana segar untuk memperkuat permodalan. Saat ini, badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemprov Banten terancam berhenti beroperasi lantaran kekurangan modal.
Banyaknya calon investor yang berminat membeli saham Bank Banten mendapat dukungan dari mayoritas Fraksi di DPRD Banten. Fraksi-fraksi bahkan tidak mempersoalkan apakah investor baru berasal dari dalam negeri atau pun luar negeri.
Ketua Fraksi NasDem-PSI Furtasan Ali Yusuf mengatakan, Bank Banten sebagai perusahaan publik harus melakukan right issue dengan melepas saham baru senilai Rp500 miliar untuk mendapatkan tambahan modal. “Kami mendukung right issue yang telah diusulkan manajemen Bank Banten ke perusahaan induk yakni PT BGD (Banten Global Development-red). Bank Banten harus segera diselamatkan,” kata Furtasan kepada Radar Banten, kemarin.
Politikus NasDem ini melanjutkan, rencana right issue harus mendapat dukungan dari Pemprov Banten menyusul gagalnya penyertaan modal dari APBD Banten tahun anggaran 2019 sebesar Rp131 miliar. “Apalagi dalam APBD 2020 tidak dianggarkan penyertaan modal untuk Bank Banten. Kalau menunggu dianggarkan di APBD perubahan 2020, Bank Banten bisa keburu tutup,” ungkapnya.
Terkait calon investor baru dari luar negeri, Furtasan mengaku tidak ada masalah. Menurutnya, Bank Banten mendesak untuk dikuatkan modalnya. “Mau investor dari Malaysia juga tidak ada yang salah, aturannya juga memperbolehkan. Yang penting Bank Banten harus segera sehat permodalannya,” katanya.
PT BGD, lanjut Furtasan, tidak perlu khawatir bila right issue akan membuat saham utama Bank Banten pindah tangan. Sebab right issue tahap pertama hanya di angka Rp500 miliar. “Saham pengendali tetap pemprov, kan sudah lebih dari Rp600 miliar yang disuntikkan Pemprov untuk Bank Banten dari kewajiban Rp950 miliar,” ujarnya.
Ia justru menyambut baik investor dari luar negeri yang melirik Bank Banten. Hal itu bisa mendorong masyarakat Banten untuk ramai-ramai membeli saham baru Bank Banten dalam proses right issue. “Kalau investor dari Malaysia saja tertarik, masa iya masyarakat Banten tidak ada yang tertarik. Saatnya kita menyelamatkan Bank Banten bersama-sama,” imbau Furtasan.
Senada, Ketua Fraksi PDIP Muhlis mengatakan, right issue Bank Banten mendesak sehingga harus segera dilakukan. “Informasi yang kami terima Bank Banten akan segera menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) akhir Februari ini. Kita dorong agar pemprov dan BGD menyetujui right issue,” katanya.
Terkait investor luar negeri, Muhlis mengapresiasi terobosan yang dilakukan manajemen Bank Banten. “Sampai investor Malaysia tertarik dengan Bank Banten, ini membuktikan sosialisasi yang dilakukan terkait right issue cukup berhasil. Bila memang tidak ada investor dalam negeri yang berminat, tidak ada masalah kalau harus menyambut investor dari Malaysia. Ini kan murni soal bisnis,” tegasnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Fraksi PAN Dede Rohana. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelamatkan Bank Banten. “Ya kalau ada investor dari dalam negeri itu lebih baik, kalaupun yang ada hanya investor luar tidak masalah. Yang penting sesuai dengan aturan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat mengungkapkan, kondisi Bank Banten bila tidak segera mendapat suntikan dana terancam kolaps. “Harapannya tinggal mengandalkan right issue dengan melepas saham baru senilai Rp500 miliar. Bila Pemprov menyetujui right issue maka Bank Banten punya modal cukup untuk ekspansi usaha hingga akhir 2020,” katanya.
Persoalannya, lanjut Ade, Pemprov Banten selaku pemegang saham utama Bank Banten, belum menentukan sikap terkait rencana right issue yang telah diusulkan manajemen Bank Banten. “Perusahaan mau melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue, namun itu bisa dilakukan atas persetujuan Pemprov,” tegasnya.
Plt Komisaris Utama Bank Banten, Media Warman mengatakan, manajemen Bank Banten tetap fokus menjalankan usahanya meskipun dengan permodalan terbatas. “Kita harapkan melalui rights issue dapat tambahan modal Rp500 miliar, insya Allah rights issue dilakukan dalam waktu dekat,” katanya.
Agar rights issue bisa dilakukan, lanjut Media, pada Februari mendatang akan dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Banten. “Rencana kami rights issue dilakukan dua kali tahun ini, pertama Februari-Maret dengan tambahan modal Rp500 miliar, rights issue kedua digelar Desember 2020 dengan tambahan modal Rp750 miliar,” ungkapnya.
MODAL KABUPATEN
Dihubungi terpisah, pengamat ekonomi Boyke Pribadi mengatakan, masalah yang dialami Bank Banten bisa selesai jika investor bisa menyediakan modal Rp1,6 triliun. Namun jika ada investor yang menyertakan modal secara otomatis hak pemegang saham akan berkurang hak dan wewenang dari sebelumnya. “Tapi harus disadari bahwa saham Pemprov akan berkurang komposisinya di Bank Banten karena pemegang saham kendali bisa jadi bukan lagi Pemprov,” katanya.
Ia menambahkan, jika komposisi pemegang saham mayoritas bukan lagi Pemprov, nama Banten masih bisa dipertahankan atau diubah? Karena pemegang saham mayoritas memiliki hak untuk melakukan hal tersebut. “Sekalipun tanpa mengubah nama, keuntungan bagi investor tetap bisa mengalir,” katanya.
Selain itu, ia menambahkan, ada cara lain agar ada tambahan modal untuk Bank Banten dengan yaitu penyertaan modal dari delapan kabupaten kota. “Yang signifikan jika ada tambahan modal dari kabupaten kota. Baik divestasi dari Bank bjb atau penyertaan modal baru,” katanya. (den-skn/alt/ags)
