SERANG – Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi Banten Syaiful Bahri menyambut baik kebijakan pemerintah yang akan memberikan relaksasi kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk nilai kredit di bawah Rp10 miliar untuk tujuan usaha, baik itu kredit yang diberikan oleh perbankan maupun oleh industri keuangan non-bank.
“HIPPI yang membawahi binaan UMKM yang jumlahnya ratusan, yang sekarang sudah ada di lima kabupaten kota, mohon kepada pemerintah daerah untuk menindak lanjuti pidato Presiden tersebut karena sangat membantu bisnis UMKM. Kami menunggu realisasi relaksasi kredit bagi UMKM,” kata Syaiful Bahri kepada Radar Banten, Rabu (25/3).
Presiden Joko Widodo pada Selasa (24/3) di Istana Merdeka, Jakarta, menyampaikan bahwa penyebaran wabah virus corona telah benar-benar memperlambat perekonomian dunia, termasuk perekonomian di Indonesia dan kurang lebih 186 negara telah terpapar Covid-19. Untuk itu, Presiden menyampaikan bahwa Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini, untuk mempertahankan daya beli masyarakat, untuk mengurangi risiko PHK, dan mempertahankan produktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia.
Salah satu poin yang disampaikan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan relaksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah Rp10 miliar untuk tujuan usaha, baik itu kredit yang diberikan oleh perbankan maupun oleh industri keuangan non-bank. “Asalkan digunakan untuk usaha, akan diberikan penurunan bunga dan penundaan cicilan sampai 1 tahun,” tutur Presiden.
Untuk itu, Presiden sampaikan kepada tukang ojek, kepada sopir taksi yang sedang kredit kendaraan bermotor dan kredit mobil, nelayan yang sedang kredit perahu, tidak perlu khawatir, pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran 1 tahun. “Dan pihak perbankan maupun industri keuangan non-bank dilarang mengejar-ngejar angsuran, apalagi menggunakan jasa penagihan atau debt collector. Itu dilarang dan saya minta kepolisian mencatat hal ini,” jelasnya Presiden.
Dalam kaitan itu, kata Syaiful, HIPPI Banten meminta kepada Gubernur Banten Wahidin Halim untuk menindaklanjuti ke dinas terkait untuk mendata semua UMKM yang terkena dampak virus corona, baik dari sisi keuangan maupun distribusi bahan baku. “Sekarang beda kasusnya sama krisis 98. Ayo Bapak Gubernur Banten dan Pemprov Banten, segera keluarkan surat edaran kepada perbankan dan seluruh institusi pemberi pinjaman kepada UMKM untuk merealisasikan relaksasi kredit,” kata Syaiful.
Dampak virus corona terhadap perekonomian daerah, lanjut dia, sudah sangat terasa. Pengusaha sudah kesulitan menjalankan usaha. Bahan baku dari impor harganya melonjak karena nilai dolar naik.
“Dolar naik, akibatnya semua yang impor naik. Barang impornya juga susah karena di negara asalnya sama ada kasus corona, bahkan di-lock down. Yang terjadi sekarang resesi atau perlambatan ekonomi. Semoga tidak sampai krisis saja,” ungkap Syaiful.
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum BPP HIPMI Anggawira mengatakan, penyebaran virus corona memberikan dampak ke segala sektor perekonomian, terutama UMKM. Sejak pemerintah mengeluarkan imbauan ‘Di Rumah Saja’, permintaan terhadap produk UMKM turun signifikan.
“Sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti food and beverage sudah mengalami penurunan permintaan,” ujarnya dalam pesan suara, Rabu (25/3).
Namun, menurutnya, tantangan yang dialami saat ini berbeda dari krisis 1998 lalu. Krisis 1998 lalu hanya memukul sektor keuangan saja, sementara saat ini hampir semua sektor terpengaruh.
“Tentunya (Covid-19) ini sangat berdampak cukup berat juga ya. Apalagi saya rasa ini beda dari krisis ’98 yang hanya memukul sektor finansial. Tapi, ini juga sudah mulai terasa di kami yang UMKM,” ucapnya.
Ia meminta agar pemerintah melalukan langkah konkret dalam membantu UMKM. Terlebih sebentar lagi akan memasuki Ramadan dan Lebaran. “Apalagi kita ketahui akan masuk ke bulan puasa dan Lebaran dan ada kewajiban pengusaha untuk THR dan sebagainya. Perlu dipikirkan solusinya secara bersama-sama,” pungkasnya. (jpc/aas)
