TANGERANG – Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menetapkan Kabupaten Tangerang sebagai daerah tanggap darurat bencana wabah corona (Covid-19). Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 440/ Kep 273/ huk 2020 tertanggal 23 Maret 2020.
Status tanggap darurat bencana wabah corona di Kabupaten Tangerang terhitung mulai 23 Maret hingga 23 Mei 2020. Perpanjangan status tanggap darurat bencana wabah corona dapat dilakukan apabila situasi masih rawan dan mengikuti kontinjensi penanggulangan bencana wabah Covid-19 tahun 2020.
“Soal biaya yang diperlukan, dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Zaki melalui keterangan tertulis yang diterima Radar Banten, Rabu (25/3).
Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tangerang Hery Herianto mengatakan, data terbaru per 24 Maret ada 183 orang berstatus orang dalam pemantauan (ODP), 39 orang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP), dan yang positif sembilan orang. “Dari sembilan yang positif, ada satu yang berhasil sembuh,” katanya melalui telepon seluler, Rabu (25/3).
Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Hendra Tarmizi mengatakan, jumlah ODP dan PDP bertambah karena kesadaran masyarakat memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan meningkat. “Kan orang sekarang udah pada takut, jadi orang kalau udah batuk langsung periksa ke puskesmas. Jadinya meningkat, tapi enggak semua yang periksa kesehatan masuk ke kriteria dalam kategori itu,” katanya.
Peningkatan tersebut, kata Hendra, mulai terjadi sepekan yang lalu. “Mungkin saat ini sudah ada penambahan jumlah lagi, tapi kami belum dapat datanya dari Pemerintah Provinsi Banten,” imbuhnya.
Dari informasi yang dihimpun, update data penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tangerang ada penambahan jumlah kasus konfirmasi. Dari sembilan orang, kini menjadi 17 orang yang terkonfirmasi atau positif corona. Sementara ODP tetap 183 orang dengan keterangan 51 orang selesai pemantauan dan 152 masih dalam pemantauan. Sedangkan untuk PDP ada 39 orang dengan rincian enam orang sembuh dan 33 lagi masih menjalani perawatan di rumah sakit.
TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN
Pada bagian lain, Gubernur Banten Wahidin Halim menggelar rapat terbatas bersama Sekda dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Gugus Tugas di Rumah Dinas membahas lima poin penting penanganan Covid-19 di Banten. Kelima poin itu merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan Pemprov Banten menyikapi arahan Presiden Joko Widodo dalam video conference, Selasa (24/3).
Dalam video conference itu, Presiden memberikan arahan kepada seluruh gubernur mengenai penanganan Covid-19 di antaranya kebijakan daerah yang harus satu visi dengan pemerintah pusat. Provinsi juga harus memperhatikan ketersediaan bahan pokok dan menyiapkan rekapitulasi data yang valid dan tepat sasaran terhadap bantuan pemerintah pusat yang akan diberikan dalam waktu dekat.
Seusai menggelar rapat, Gubernur Wahidin mengatakan, untuk memastikan upaya-upaya yang dilakukan Pemprov menangani Covid-19 ada lima poin yang segera dilaksanakan. Pertama, melakukan pergeseran anggaran melalui penjadwalan ulang atas beberapa program dan kegiatan untuk menambah alokasi anggaran belanja tidak terduga (TT). Lalu, menunjuk Inspektorat dan BPKP melakukan pengawalan atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka probity audit.
Kedua, mengecek kesiapan RSUD Banten sebagai rumah sakit pusat khusus corona. “Seperti mempersiapkan ruang-ruang isolasi yang sesuai standar, SDM yang menangani, serta memastikan APD (alat pelindung diri-red) tersedia sebelum penanganan dilakukan dan kebutuhan-kebutuhan penunjang lainnya yang harus dihitung secara tepat,” ujarnya.
Ketiga, lanjut WH, melakukan penyemprotan area-area publik utamanya wilayah zona merah dan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, menetapkan titik-titik sasaran penyemprotan agar efektif dengan memperhatikan protokol keselamatan. Area-area publik ini salah satunya banyak melibatkan masyarakat termasuk kegiatan jual beli, maka harus menjadi perhatian agar penyebaran Covid-19 bisa ditekan.
Keempat, WH meminta kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk mendapatkan akses ke industri yang memproduksi APD serta bahan-bahan kimia untuk menyiapkan kembali disinfektan dan hand sanitizer. Terakhir, ia meminta Dinas Kominfo Statistik dan Persandian mengawal desimenasi informasi kepada masyarakat dan menyiapkan sarana untuk proses komunikasi dengan berbagai lembaga, OPD serta sekolah melalui video conference. (mg04-nna/air/ags)
