SERANG – Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan tenggat waktu bagi pemerintah daerah untuk melakukan pergeseran anggaran dan memberikan laporannya hingga 9 April. Namun, saat ini Pemprov Banten mengaku masih dalam proses penyelesaian.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, sebelum tujuh hari setelah ditetapkannya Instruksi Mendagri, Pemprov akan segera melaporkan ke Mendagri hasil refocusing anggaran dalam penanganan Covid-19. “Saat ini masih dalam proses,” ujar Rina melalui telepon seluler, Minggu (5/4).
Seperti diketahui, Mendagri mengeluarkan instruksi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan penyebaran dan Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Instruksi itu bersifat wajib dan apabila melanggar maka sanksi pengurangan dana transfer daerah dari pusat siap menanti. Instruksi yang diterbitkan pada 2 April itu ditujukan kepada gubernur dan bupati serta walikota.
Dalam surat itu terdapat tujuh poin. Pada poin keempat, Mendagri meminta pelaksanaan instruksi khususnya terkait percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu atau refocusing dilakukan paling lambat tujuh hari sejak surat diterbitkan. Sedangkan untuk sanksi disebutkan di poin kelima yakni pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota yang tak melakukan atau melaporkan refocusing sesuai instruksi akan dijatuhi sanksi berupa rasionalisasi dana transfer daerah.
Rina mengaku sudah menindaklanjuti instruksi tersebut. Pembahasan dilakukan tidak hanya sebatas realokasi anggaran, tetapi juga untuk mempersiapkan payung hukumnya berupa peraturan gubernur (pergub).
Kata dia, hal itu sama dengan yang telah dilakukannya untuk pencairan realokasi anggaran penanganan Covid-19 sebelumnya sekira Rp160 miliar. “Kalau yang sebelumnya sudah ada pergubnya. Yang sekarang sambil menunggu pergub,” terang mantan kepala BPKAD Kabupaten Lebak ini.
Namun, Rina enggan memaparkan apa saja program kegiatan yang dilakukan pergesegaran untuk refocusing. “Untuk hal ini, pada saatnya pimpinan yang akan mengumumkan langsung kepada publik. Itu agar mendapat pagu dan kebijakan yang sesuai,” ujarnya.
Kata dia, Pemprov sangat serius dalam penanganan Covid-19. Untuk itu, refocusing akan dilakukan dengan secermat mungkin agar bisa tepat jumlah, tepat sasaran, serta tepat waktu.
Ia mengatakan, apabila telat atau tidak memberikan laporan kepada Mendagri dan tidak lakukan refocusing maka dana transfer ke daerah dan dana desanya akan di kenakan penurunan oleh pemerintah pusat.
Terpisah, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mendorong Pemprov bisa segera merealisasikan program kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemik virus corona. Lantaran, dampak dari penyebaran virus itu di Banten sudah menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Ia mengaku hal itu sudah disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Pemprov yang melibatkan Gugus Tugas Penanganan covid-19 Banten. Pihaknya mendorong supaya segera diselesaikan terkait kecukupan data calon penerima bantuan sosial supaya secepatnya bisa di realisasikan.
Politikus Partai Gerindra ini berharap, program kebijakan yang dilakukan Pemprov bisa benar-benar memberikan dukungan dan meminimalisasi dampak yang diterima masyarakat. “Selain itu, kepada Pemprov untuk tak segan melibatkan DPRD dan pihak lainnya dalam proses pengambilan kebijakannya sehingga legislatif bisa turut memberikan kontribusi,” ujar Andra.
Ia mengaku prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini, seperti adanya penolakan dari warga untuk jenazah terkait kasus corona. Untuk itu, penting adanya diberikan sosialisasi yang benar kepada masyarakat. Selain itu, ia juga menilai pemerintah perlu menyediakan tempat khusus untuk pemakaman jenazah positif virus corona. (nna/air/ags)
