SERANG – DPRD Kota Serang masih ragu mengalihkan dana reses untuk penanganan Covid-19. Hingga kemarin (12/4), DPRD Kota Serang baru menggeser sebesar Rp3,5 miliar berasal dari anggaran perjalanan dinas.
Informasi yang dihimpun Radar Banten, APBD Kota Serang Tahun 2020, mengalokasikan anggaran Rp1,8 miliar untuk dua kali kegiatan reses bagi 45 anggota DPRD Kota Serang. Setiap anggota dewan menerima tak kurang dari Rp20 juta. Nominal itu di luar dari tunjangan reses sebesar Rp6 juta per anggota.
Dana penanganan Covid-19 hasil refocusing anggaran oleh Pemkot Serang yakni Rp167,6 miliar.
Jumlah ini berasal dari dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp111 miliar atau 23 persen dari total keseluruhan dana transfer. Lalu, dari APBD Kota Serang 2020 sebesar Rp56,5 miliar.
Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi mengakui hingga kini intansinya belum mengalihkan anggaran dana reses. “Reses juga bisa apa enggak? Besok (hari ini-red) kita tunggu tanggapan fraksi-fraksi,” ujarnya saat dihubungi Radar Banten, Minggu (12/4).
Kata dia, refocusing anggaran dewan, baru berasal dari anggaran perjalanan dinas seperti, kunjungan kerja, study banding, konsultasi dan rapat-rapat yang jumlahnya tak lebih dari Rp3,5 miliar.
“Dewan baru realokasi anggaran sebesar Rp3,5 miliar. Itu dari kunker dan perjalanan,” katanya.
Namun, Budi mengaku, fraksinya akan menyetujui apabila ada rencana pergeseran dana reses untuk menanggulangi Covid-19. “Fraksi Gerindra sepakat aja,” terangnya.
Sementara Ketua Fraksi NasDem Kota Serang, Haeroni mengaku, fraksinya tetap ingin kegiatan reses dewan dilaksanakan. Nantinya, pelaksanaan reses itu dapat diisi dengan kegiatan pencegahan Covid-19.
“Iya, tinggal metodenya (metode reses-red) seperti apa. Kita bicarakan besok (hari ini-red) bersama dengan pimpinan fraksi lainnya di DPRD. Yang jelas, kita ingin berkontribusi mencegah wabah Covid-19 di Kota Serang,” kilah Haeroni.
Senada dikatakan Haeroni. Ketua Fraksi Golkar Kota Serang, Muji Rohman mengaku masih menunggu aturan teknis pelaksanaan reses di tengah wabah Covid-19. Terlebih, belum ada pembahasan terkait realisasi anggaran reses. “Kami fleksibel, apakah memang metodenya (reses-red) dirubah. Kalau tidak bisa, kita geser. Memang anggaran reses belum digeser, baru perjalanan dinas, kunker, konsultasi,” katanya.
Muji mencontohkan beberapa DPRD di luar Kota Serang, masih tetap melaksanakan reses. Tetapi, Fraksi Golkar akan mendukung anggaran reses digeser, jika dibutuhkan.
“Intinya, kalau memang tidak bisa digunakan untuk reses berarti harus dilakukan pergeseran. Cuman kalau masih bisa dilakukan tinggal metode resesnya seperti apa?” terangnya.
Ketua Fraksi PKS Kota Serang, Tubagus Ridwan Akhmad mengaku mendukung adanya pergeseran anggaran reses itu untuk penanganan Covid-19. Namun, pergeseran anggaran itu harus didasarkan kebutuhan anggaran yang telah dibuat oleh Pemkot Serang. “Kami fraksi PKS (mendukung pergeseran anggaran-red) berapa pun jumlah yang diperlukan Pemkot. Yang penting jelas untuk penanganan Covid-19. Berapa jumlah anggaran riil. Jangan sampai tidak jelas,” sambung Ridwan.
Dijelaskan Ridwan, Perpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Anggaran dan Peraturan Menteri Keuangan (Pemenkeu) Nomor 19 Tahun 2020 telah memberi keleluasan bagi pemerintah daerah tanpa melibatkan dewan untuk refocusing anggaran. “Kami meminta tolong segera dirasionalisasi, termasuk di sekretariat DPRD yang tidak memungkinkan kenapa tidak dilakukan pergeseran,” katanya.
Pada bagian lain, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Serang, Wachyu Kristiawan mengaku, penggunaan dana Rp56,5 miliar dari APBD Kota Serang untuk penanganan Covid-19 telah dirinci. “Rp32,2 miliar untuk penanganan kesehatan, Rp9,1 miliar untuk pengendalian dampak ekonomi, dan Rp15,2 miliar untuk pengadaan jaring pengaman sosial,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (9/4). (fdr/nda/ags)
