SERANG – Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Banten terus meningkat. Hingga Rabu (29/4) sudah 5.600 tenaga kerja yang terkena PHK. Jumlah ini naik signifikan dari pekan lalu sebanyak 5.000 tenaga kerja.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten hampir setiap hari menerima laporan PHK dari perusahaan di Banten. Bahkan, bulan depan, ada perusahaan sepatu di Kota Tangerang melaporkan akan memutuskan hubungan kerja 1.800 pekerjanya.
RelatedPosts
Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Al Hamidi mengatakan, pihaknya terus melakukan pendekatan dengan perusahaan agar mencari solusi selain PHK. “Kami coba menyarankan dengan pengurangan jam kerja atau dirumahkan. Jangan sampai PHK,” ujar Al Hamidi, Rabu (29/4).
Kata dia, pekerja yang di PHK harus tetap mendapatkan hak-haknya seperti uang pesangon. Diharapkan para perusahaan yang memutuskan hubungan kerja melapor ke Disnakertrans.
Namun, lanjutnya, ketika perusahaan sudah tidak mampu, pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak. Saat ini saja, di Tangerang Raya yang meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang sudah ada 57 perusahaan yang tutup.
Namun, ada juga sebagian perusahaan yang tetap beroperasional tetapi mengurangi pegawai, menjaga jarak, serta menerapkan protokol kesehatan.
Al Hamidi, perusahaan yang paling terdampak yakni yang biasa mendapatkan bahan baku dari luar negeri seperti Tiongkok. “Ada yang produk yang dijual perusahaan itu tidak laki. Ada juga perusahaan sudah tidak sanggup lagi membayar upah pekerja atau memang harus dirumahkan karena biasanya mengekspor,” ujarnya.
Selain yang di-PHK, ia mengatakan, jumlah pekerja yang dirumahkan mencapai lima kali lipat. “Jumlahnya lebih dari yang di-PHK. Kalau dihitung bisa lima kali lipat dari yang di-PHK se Banten,” terang Al Hamidi. (Rostina)
