SERANG – Ketua DPRD Banten Andra Soni mengaku terkejut dengan rencana Gubernur Banten mengajukan pinjaman jangka pendek kepada Bank bjb sebesar Rp800 miliar untuk menutup defisit cash flow Pemprov Banten, pasca keputusan Gubernur memindahkan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bank Banten ke Bank bjb.
“Saya telah menerima surat pemberitahuan dari gubernur tertanggal 29 April 2020, terkait rencana Pemprov meminjam Rp800 miliar ke bjb. Mungkin Banten menjadi daerah pertama yang mengajukan pinjaman daerah ditengah pandemi Covid-19,” kata Andra kepada Radar Banten, kemarin.
Politikus Gerindra ini menyayangkan rencana tersebut terkesan mendadak, sehingga tidak pernah ada pembahasan awal dengan DPRD.
“Mungkin surat pemberitahuan yang dilayangkan Gubernur ke DPRD, adalah bentuk koordinasi bagi Pemprov Banten,” ungkapnya.
Dalam PP 56/2018 tentang pinjaman daerah, lanjut Andra, Pemprov Banten harus mendapat persetujuan DPRD untuk mengajukan pinjaman daerah jangka menengah dan jangka panjang.
“Karena Gubernur berencana mengajukan pinjaman jangka pendek, makanya DPRD hanya diberikan surat pemberitahuan. Sepertinya Gubernur mengacu pada PP 56/2018,” ketusnya.
Padahal, tambah Andra, dua hari sebelum Gubernur menyampaikan surat pemberitahuan rencana meminjam Rp800 miliar ke bjb, Wahidin Halim hadir di DPRD saat forum konsultasi DPRD Banten pada 27 April lalu.
“Mestinya saat forum konsultasi, Pak Gubernur menyampaikan rencananya meminjam uang ke bjb. Kecuali rencana ini baru disusun setelah forum konsultasi,” ujar Sekretaris DPD Gerindra Banten ini.
Sorotan serupa pun datang dari Komisi III DPRD Banten yang menyayangkan rencana Gubernur tidak dikoordinasikan terlebih dulu dengan DPRD.
“Saat Komisi III menggelar rapat, Gubernur sempat hadir tapi tidak menyampaikan rencana peminjaman uang ke bjb. Yang disampaikannya hanya terkait rencana merger Bank Banten dengan bjb,” ujar Gembong R Sumedi, anggota Komisi III DPRD Banten.
Gembong menambahkan, setelah DPRD Banten menerima surat pemberitahuan rencana peminjaman jangka pendek ke bjb, Komisi III mendapatkan informasi tambahan terkait pinjaman Rp800 miliar dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Saya mendapat telepon dari Kepala BPKAD (Rina Dewiyanti) yang menginformasikan pinjaman Pemprov ke bjb dilakukan untuk hal yang sifatnya mendesak, seperti gaji ASN yang harus segera dibayarkan, dengan alasan di Bank Banten dananya tidak ada. Pinjaman jangka pendek ke bjb katanya tanpa bunga, tapi nilai pinjamannya hampir satu triliun,” tutur Gembong.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, itu pinjaman jangka pendek dan hanya untuk menutup defisit cash flow. Jadi tahun berjalan ini juga sudah dapat ditanggulangi. “(pinjaman-red) masih dalam proses,” ujar Rina singkat. (den/air)
