Dewan Desak Pemprov Cairkan Pekan Depan
SERANG – Ratusan tenaga kesehatan di RSUD Banten menyampaikan keluhannya kepada Komisi V DPRD Banten. Mereka telah bertugas melayani pasien Covid-19 sejak 25 Maret lalu, tapi hingga 7 Mei belum mendapatkan insentif yang dijanjikan Pemprov Banten.
Perwakilan tenaga kesehatan RSUD Banten menyampaikan keluhannya kepada Sekretaris Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan, dalam kegiatan buka puasa bersama di Le Semar Hotel, Kota Serang, tempat tenaga medis di karantina, Kamis (7/5).
Perwakilan tenaga kesehatan mengungkapkan, sejak RSUD Banten dijadikan rumah sakit pusat rujukan Covid-19 sejak 25 Maret lalu, Pemprov menjanjikan semua tenaga medis akan mendapatkan insentif setiap bulannya.
“Pemprov berjanji, pemberian insentif dilakukan setiap tanggal 25. Namun kami sudah bertugas satu bulan setengah, tidak pernah ada pemberian insentif,” katanya.
Ia pun meminta Komisi V DPRD Banten untuk memperjuangkan hak-hak tenaga medis. “Insentif untuk tenaga medis sudah dianggarkan dalam APBD Banten, kami mohon Komisi V membantu kami,” tuturnya.
Tenaga kesehatan lainnya menambahkan, meskipun dirinya bukan pegawai RSUD Banten, tapi sejak RSUD Banten ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan covid, dirinya diminta untuk membantu penanganan pasien covid di RSUD Banten dan dijanjikan mendapatkan insentif dari Pemprov.
“Insentif mulai dari Rp75 juta hingga Rp20 juta yang dijanjikan Pemprov, sampai saat ini belum ada realisasinya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dirinya tidak mempersoalkan besaran insentif yang akan diberikan, sebab sudah pasti insentif dokter dengan perawat akan berbeda. Hanya saja ia butuh kepastian.
“Insentif sangat berarti bagi tenaga medis, utamanya untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri yang ditinggalkan bertugas. Selama bertugas, kami dikarantina dan tak pernah bertemu dengan keluarga. Memang tempat dan makan dijamin disini, tapi keluarga kami siapa yang menjamin,” urainya.
Menanggapi curhatan tenaga kesehatan di RSUD Banten, Sekretaris Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan mengungkapkan keprihatinannya. Fitron berjanji akan memperjuangkan hak-hak tenaga medis dan para medis di RSUD Banten. “Insentif adalah hak teman-teman selain gaji. Kita akan minta agar Pemprov segera memenuhi janjinya. Sebab anggarannya sudah dialokasikan dalam APBD melalui realokasi anggaran penanganan Covid-19,” ujarnya.
Kendati begitu, Fitron meminta semua tenaga kesehatan tetap menjalankan tugas mulianya menangani pasien Covid-19, sambil menunggu pemprov mencairkan insentif. “Kita dorong agar insentif dicairkan paling lambat pekan depan. Tapi saya minta tenaga kesehatan jangan mogok kerja, kasihan pasien-pasien di RSUD Banten. Pengorbanan sebulan setengah ini akan hilang kalau terjadi mogok kerja,” pinta Fitron.
Sebelumnya, di akhir Maret lalu, Kepala Dinkes Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, tim medis di RSUD Banten akan menerima insentif di luar gaji dan tunjangan yang selama ini mereka dapatkan. Ini dilakukan sebagai apresiasi mereka yang menangani pasien Corona.
Untuk dokter spesialis dana insentif yang dijanjikan sebesar Rp75 juta per bulan, dokter umum Rp50 juta, perawat Rp17,7 juta sampai Rp22 juta. Selain itu, petugas penunjang medis dan non medis mendapat Rp15 juta. Total personel di RSUD Banten ada 594 orang mulai dari dokter sampai penunjang umum.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengaku Pemprov Banten memang belum membayar dana insentif tenaga medis yang bertugas di RSUD Banten. “Masih menunggu regulasi tentang standar satuan harganya. Minggu ini sudah bisa diproses pencairannya,” terang Rina.
Kata dia, bulan ini merupakan kali pertama para tenaga medis tersebut mendapatkan dana insentif. Hanya saja, mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak ini tak mengetahui secara pasti waktu dan jumlah pembayarannya. (den-nna/air)
