SERANG – Proyek infrastruktur di Pemprov Banten mandek. Kondisi ini buntut dari dialihkannya sejumlah anggaran untuk penanganan Covid-19. Selain pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan, rekonstruksi daerah terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Lebak juga terpaksa ditunda.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Moch Tranggono mengatakan, banyak pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan. “Kegiatannya dialihkan untuk penanganan Covid-19,” ujar Tranggono, Rabu (6/5).
Kata dia, tak hanya pembangunan, anggaran pemeliharaan juga dialihkan untuk penanganan Covid-19. Namun, masih ada juga beberapa pekerjaan yang tetap berjalan, termasuk kegiatan yang dibiayai dana alokasi khusus (DAK). Ia mengaku, untuk rekontruksi di Kabupaten Lebak juga terpaksa dihentikan. Selain anggaran yang dialihkan, faktor alam juga belum memungkinkan untuk dilakukan pembangunan, lantaran masih kerap terjadi longsor dan banjir.
Tranggono mengungkapkan, pekan lalu, jembatan limpasan darurat di Ciberang yang sudah dibangun sejak Maret dan difungsikan pada bulan lalu mengalami kerusakan karena curah hujan tinggi yang membuat debit air meningkat dan arus sungai menjadi deras. “Jembatan itu tidak permanen, tapi jembatan darurat atas dasar berbagai pertimbangan dan perencanaan sebelumnya,” terangnya.
Agar jembatan itu dapat digunakan untuk aktivitas masyarakat, pihaknya akan menggunakan balok kayu sebagai lantai jembatan pengganti box culvert yang hanyut terbawa arus.
Kata dia, pembangunan jembatan permanen sebenarnya dapat selesai dalam waktu tujuh bulan. Apabila sudah jadi maka jembatan darurat akan dibongkar. “Tapi karena situasi pandemi, maka pekerjaan pembuatan jembatan permanen harus menunggu sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” ungkap Tranggono.
Meskipun kegiatan tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat, pihaknya tetap berupaya agar masyarakat bisa tetap menjalani aktivitas. “Yang penting jalan-jalan tidak terputus. Kami juga akan pasang rambu hati-hati jalan rusak,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Banten, Mahdani mengaku, pekerjaan fisik yang ditunda yakni yang belum dilelang atau dalam proses tapi belum ada pemenang. “Lumayan cukup banyak. Sampai 50 persen,” ujarnya.
Kata dia, tahun ini jumlah pekerjaan yang dilelang belum diketahui lantaran ada beberapa yang belum tayang. Namun, apabila melihat dari data tahun-tahun sebelumnya, jumlah pekerjaan yang lelang mencapai 600 pekerjaan dengan total anggaran sekira Rp2,2 triliun.
Pengalihan anggaran itu dilakukan lantaran anggaran yang tadinya diperuntukkan bagi pembangunan digeser untuk penanganan Covid-19. (nna/air)
