CIPUTAT-Sejak diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga saat ini, Satpol PP Kota Tangsel telah menyegel 366 tempat usaha yang melakukan pelanggaran. Penyegelan sementara itu mengacu pada Peraturan Walikota Tangsel Nomor 13 Tahun 2020 tentang PSBB.
Dalam Pasal 10 poin 1 huruf c tertulis bidang usaha yang diperbolehkan beroperasi yakni kesehatan, bahan pangan, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan. Termasuk logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar dan utilitas publik yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari.
Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satpol PP Kota Tangsel Muksin mengatakan, penyegelan sementara sejumlah bidang usaha tersebut dilakukan sejak diberlakukan PSBB jilid pertama 18 April lalu hingga Minggu (10/5).
“Tempat usaha itu ditutup sementara karena bidangnya di luar dari kebutuhan logistik yang diizinkan selama pandemi Covid-19. Untuk yang ditutup di luar (bidang usaha) logistik, seperti toko-toko, griya pijat dan toko baju,” ujarnya, Senin (11/5).
Kabid Penegak Perundang-undangan Satpol PP Tangsel Sapta Mulyana menambahkan, bidang usaha yang disegel sementara itu dapat kembali beroperasi setelah penerapan PSBB di Tangsel selesai. “Kita terus melakukan patroli dan imbauan kepada pemilik usaha agar tidak membuka usahanya selain yang dikecualikan selama pandemi virus corona,” jelasnya.
Pantauan wartawan koran ini di lapangan, tempat usaha yang disegel Satpol PP, sebagian besar tutup. Namun, ada juga yang tetap buka meski harus kucing-kucingan dengan petugas. Bidang usaha yang disegel mulai dari yang ada di ruko, mal dan lainnya. “Jumlah 366 tempat usaha yang kita segel ini belum termasuk yang disegel oleh trantib kecamatan dan kelurahan,” katanya. (asp/rbnn)
