CILEGON – Pendapatan parkir dari sektor retribusi terutama dari pengelolaan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) diduga bocor.
Kepala Dishub Cilegon Uteng Dedi Apendi menduga pendapatan tersebut bocor dan mengalir ke pihak-pihak lain karena penerimaannya tidak optimal.
“Sudah seharusnya pemerintah mengoptimalkan salah satu potensi pendapatan tersebut sehingga tidak bocor atau mengalir ke pihak-pihak lain. Karena fasos dan fasum itu bukan milik swasta atau pribadi, tapi itu fasilitas milik pemerintah sehingga pengelolaan parkirnya akan diambil alih oleh kita (Dishub Kota Cilegon),” ujar Uteng, Minggu (10/5).
Menurut Uteng, jika digali secara optimal, parkir di fasilitas fasos dan fasum bisa menyumbang pendapatan yang lebih baik dari selama ini.
Saat ini, kata Uteng, masih banyak lahan parkir di fasos dan fasum area bisnis atau pertokoan yang belum diserahkan ke Pemkot Cilegon.
Jika seluruh fasilitas itu berhasil diotpimalkan, bisa mendongkrak pendapatan dari sektor retribusi hingga lebih dari 50 persen dari pendapatan yang diperoleh selama ini.
Uteng mengaku tidak mempersoalkan pihak yang mengelola secara teknis, asal telah memenuhi ketentuan dan aturan yang telah berlaku dan ada pemasukan yang bisa diterima pemerintah.
“Jika nanti setelah ditertibkan, yang mengelola mau pihak yang lama atau bukan tidak masalah, yang penting semua syaratnya terpenuhi,” ujar Uteng.
Karena itu, Uteng menegaskan, dalam proses penertiban ini yang menjadi penekanan pada persoalan retribusi parkir.
Uteng pun mengaku akan melibatkan masyarakat sekitar untuk mengelola potensi pendapatan tersebut.
“Jadi selain meningkatkan PAD , kita melakukan penertiban parkir ini adalah untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Cilegon juga,” ujarnya.
Karena itu. Uteng meminta kepada para pihak termasuk pengembang agar menyerahkan fasos dan fasum yang ada lahan parkirnya ke pemerintah .
Sementara itu, Kepala Unit Wasdal UPTD Parkir Dishub Kota Cilegon, Merijal menjelaskan, retribusi pakrir selama ini menjadi salah satu sumber PAD dari Dishub Kota Cilegon.
Ia menilai, jika melihat perkembangan Kota Cilegon selama ini seharusnya bisa mendorong peningkatan pendapatan dari sektor tersebut secara signifikan.
“Karena itu lah, sesuai arahan kepala dinas, kita lakukan pendataan, untuk selanjutnya dilakukan penertiban,” ujarnya.
Diketahui, beberapa waktu terakhir Dishub Kota Cilegon telah melakukan upaya penertiban tersebut, salah satunya pada area parkir di area bisnis Cilegon Business Square (CBS), Komplek Pondok Cilegon Indah (PCI), Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon.
Dishub untuk sementara menggratiskan area parkir itu, hingga proses penertiban selesai. (bam/air)
