PANDEGLANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pandeglang Pery Hasanudin mengatakan saat ini Pemkab Pandeglang membutuhkan sebanyak 7.000 pegawai, khususnya tenaga pengajar atau guru. Banyaknya kekurangan pegawai itu, kata dia, dikarenakan setiap tahun ratusan pegawai pensiun.
Pery mengaku, Pemkab telah menyampaikan kekurangan pegawai tersebut kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). “Kita sudah sampaikan membutuhkan 7.000 pegawai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa segera ditindaklanjuti,” katanya, kemarin.
Pery mengklaim, meski kekurangan pegawai, tetapi beban kerja para pegawai di lingkungan Pemkab Pandeglang mulai berkurang. Hal itu terjadi lantaran adanya penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 294 tahun 2018 lalu. Adanya penerimaan ASN baru tersebut berdampak terhadap beban kerja yang ada di semua instansi pemerintahan di Pandeglang. “Untuk tahun ini beban kerja pegawai memang berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi, tidak menutup kemungkinan beban kerja itu akan kembali terjadi apabila tidak ada penerimaan Calon ASN setiap tahun,” katanya.
Pery mengatakan, saat ini pihaknya sedang fokus menyelesaikan kekurangan pegawai untuk formasi pendidikan, tenaga kesehatan, dan teknik sipil. “Ada beberapa instansi yang memang masih kekurangan pegawai, khususnya untuk tenaga guru. Seperti kita ketahui bersama, sekarang ini banyak guru honor yang mengajar di setiap sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Nah, persoalan itulah yang menjadi fokus utama kita. Tetapi, kita juga tidak mengabaikan kebutuhan pegawai dibidang lain, misalnya pertanian,” katanya.
Pery mengaku, Pemkab telah mengajukan sebanyak 200 terdiri dari 56 formasi Calon ASN dan sisanya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). “Kita hanya bisa mengajukan sebanyak itu, karena penggajiannya dibebankan kepada Pemerintah Daerah. Makanya, tidak menutup kemungkinan sepuluh tahun ke depan, di Pandeglang tidak ada ASN yang posisinya sebagai staf tetapi kebanyakan yang memiliki pangkat dan jabatan. Kenapa? Karena memang pusat yang membatasi pengangkatan ASN dan dibebankan kepada daerah,” katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Endang Sumantri menyarankan Pemkab Pandeglang agar segera mengatasi persoalan tersebut. Tujuannya, kata dia, guna menjaga roda pemerintahan tetap berjalan optimal. “Saya kira kita harus bersama-sama menyampaikan kepada pemerintah pusat dan mendorong supaya para honorer bisa diangkat menjadi pegawai. Dengan begitu, kekurangan pegawai dan beban kerja bisa terselesaikan,” harapnya.(dib/ibm)
