Subadri: Saya Pribadi Apresiasi
SERANG – Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pemkot Serang tahap III ditargetkan rampung akhir Juni ini. Penyaluran bantuan berupa sembako bagi 50.000 Kepala Keluarga (KK) itu diklaim lebih baik dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Banten.
Pemkot Serang telah mengalokasikan anggaran untuk JPS sebesar Rp30 miliar. Bantuan JPS itu dilakukan melalui tiga tahap mulai April, Mei dan Juni.
Bantuan berupa sembako itu dibagikan kepada 50.000 KK terdampak Covid-19. Masing-masing KK memeroleh sembako senilai Rp200 ribu.
“Jujur secara pribadi, saya mengapresiasi (JPS-red). Bandingkan dengan Kabupaten/Kota lain, terlebih provinsi yang sampai hari ini belum cair,” kata Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin, kemarin (28/5).
Meski sempat menjadi polemik pada awal penyaluran bantuan, secara umum penyaluran bantuan ini telah memenuhi harapan warga penerima manfaat.
“Sempurna belum, karena memang total KK di Kota Serang mencapai 190 ribuan. Yang tercover JPS baru 50.000 KK. Terlebih, penyalurannya (JPS-red) dan bantuan dari pemprov dan pusat tak serempak,” jelasnya.
Subadri berharap penyaluran bantuan JPS terakhir ini berjalan lancar. Namun, dia memperkirakan terjadi penambahan jumlah KK terdampak Covid-19 usai lebaran Idul Fitri.
“Kita lihat nanti setelah sepekan lebaran. Saya memperkirakan terjadi penambahan warga terdampak. Makanya kalau ada penambahan saya berharap ada penambahan kuota (dari Pemprov Banten dan Pemerintah-red),” harapnya.
Sementara Kepala Dinsos Kota Serang Poppy Nopriadi menargetkan penyaluran JPS tahap ketiga rampung akhir Juni 2020. “Rencananya pertengahan bulan Juni hingga minggu terakhir sudah diterima masyarakat,” katanya.
Kata Poppy, dalam proses penyaluran pihaknya terus melakukan perbaikan data. Tujuannya agar penyaluran dilakukan tepat sasaran. “Datanya terus di-update. Apabila ditemukan warga yang double (penerima bantuan di luar JPS-red) maka kami langsung mengalihkannya ke warga yang membutuhkan,” katanya.
Soal rencana penambahan penerima manfaat JPS, Poppy mengaku masih menunggu keputusan rapat pimpinan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Itu (penambahan-red), kalau kita pelaksana teknis bagaimana menyalurkan bantuan tepat sasaran,” pungkasnya. (fdr/nda)
