Terkait Laporan Keuangan 2019
SERANG – Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banten tahun anggaran 2019, dikeluarkan rekomendasi pada Gubernur Banten untuk memerintahkan empat Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menindaklanjuti temuan.
Keempat OPD yang mendapat catatan BPK adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Sosial (Dinsos).
Untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, komisi-komisi di DPRD Banten telah memanggil OPD terkait, di antaranya Komisi III, IV dan V.
Ketua Komisi III DPRD Banten, Gembong R Sumedi mengatakan, meskipun Pemprov Banten meraih opini WTP, tapi masih banyak temuan BPK di sejumlah OPD. “Memang rekomendasi BPK kepada Gubernur hanya empat OPD yang harus menindaklanjuti temuan, namun dalam LHP BPK, sebagian besar OPD masih harus melakukan perbaikan kinerja,” katanya.
Komisi III, lanjut Gembong, telah memanggil sejumlah OPD mitra kerja, di antaranya memanggil DPUPR dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten menindaklanjuti pajak air permukaan. Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemprov Banten tahun anggaran (TA) 2019, BPK menilai pengendalian pajak air belum memadai.
“Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK RI, kami telah memanggil Bapenda dan DPUPR,” katanya.
Hasil tindaklanjut yang dilakukan Komisi III, lanjut Gembong selanjutnya akan dilaporkan secara resmi kepada pimpinan. “Nantinya Komisi III akan menyampaikan rekomendasi kepada Pemprov,” katanya.
Senada, Ketua Komisi V DPRD Banten, M Nizar mengaku pihaknya telah memanggil sejumlah Kepala OPD mitra kerja. “Kami telah memanggil Kepala BPBD, Dinsos, Dindik dan OPD lainnya. Pendalaman belum rampung sehingga kami belum bisa sampaikan hasilnya,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Banten Andra Soni menyatakan, LHP BPK RI yang telah diserahkan ke DPRD Banten akhir April lalu, terdapat sembilan catatan yang wajib ditindaklanjuti Pemprov Banten. Temuan itu, memang tidak akan mempengaruhi opini WTP yang telah diberikan BPK RI terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2019.
“Untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, kami telah menggelar rapat kerja dengan TAPD dalam rangka persiapan tindaklanjut temuan BPK,” kata Andra, kemarin.
Andra menuturkan, tindak lanjut LHP BPK selanjutnya didalami melalui komisi-komisi. “Ada bebeberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK, itu yang didalami komisi-komisi,” ungkapnya.
Dari sembilan catatan BPK, lanjut Andra, ada beberapa yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan ke kas daerah. “Temuan itu di antaranya ada pada pekerjaan di DPUPR dan Dinas PRKP,” ungkapnya.
Anggota badan anggaran DPRD Banten, Muhlis menambahkan, berdasarkan LHP BPK, kelebihan pembayaran yang harus segera dikembalikan ke kas daerah terkait lima pekerjaan pemeliharaan jalan di DPUPR. “BPK RI menemukan kekurangan volume atas lima pekerjaan pemeliharaan jalan yang nilainya mencapai Rp690 juta lebih oleh DPUPR,” ujarnya.
Untuk mendalami temuan tersebut, lanjut Muhlis, selanjutnya Komisi IV DPRD Banten melakukan pendalaman dengan DPUPR.
“Komisi IV segera memanggil Kepala DPUPR untuk melakukan pendalaman,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Rina Dewiyanti enggan merinci temuan BPK RI terkait kelebihan pembayaran pada tahun anggaran 2019.
“Silakan konfirmasi langsung ke OPD terkait, karena semua temuan BPK wajib ditindaklanjuti,” ujarnya.
Sebelumnya, Anggota BPK RI Bahrullah Akbar menyampaikan LHP BPK atas LKPD Banten tahun anggaran 2019 melalui video conference dalam rapat paripurna DPRD Banten.
“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas laporan keuangan tahun anggaran 2019 yang disampaikan Pemprov Baten. Maka BPK memberi opini WTP atas LKPD tahun 2019,” kata Bahrullah, Kamis (30/4).
Pemprov Banten, lanjut Bahrullah, berhasil mempertahankan opini WTP dari tahun sebelumnya. Namun, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditindaklanjuti.
“Hasil pemeriksaan mengungkapkan sembilan temuan pemeriksaan. Temuan itu akan disajikan dalam buku laporan, yakni buku dua atas laporan pemeriksaaan sistem pengendalian intern, buku tiga laporan hasil atas kepatuhan perundang-undangan serta laporan atas kinerja efektivitas kegiatan penanggulangan bencana tahun anggaran 2019,” paparnya.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku siap menindaklanjuti semua temuan BPK tersebut. “Segala catatan BPK akan jadi perhatian kita, akan kita laksanakan dan tindaklanjuti,” kata Wahidin. (den/air)
