SERANG – Adanya rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang meminta Pemprov Banten untuk mengembalikan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bank bjb ke Bank Banten bisa menggagalkan interpelasi yang digagas oleh 15 anggota DPRD Banten. Salah satu pengusul interpelasi, Ade Hidayat mengatakan, jika RKUD kembali ke Bank Banten maka tanda tangan interpelasi yang dilakukan bakal dicabut.
“Kalau pemprov punya itikad mengembalikan RKUD ke Bank Banten, maka itu sudah cukup dan tanda tangan interpelasi saya akan dicabut. Kan interpelasi (hak meminta penjelasan kepada Gubernur terkait kebijakan-red) dasarnya pemindahan RKUD dari Bank Banten ke Bank bjb. Kalau benar dikembalikan lagi ke Bank Banten maka sudah cukup, saya pikir interpelasi selesai,” kata Ade kepada Radar Banten menanggapi rekomendasi OJK terkait Bank Banten, Rabu (10/6).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten ini melanjutkan, Bank Banten masih memiliki harapan untuk sehat. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan Pemprov Banten. Pertama menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat kepada Bank Banten sehingga masyarakat bisa ramai-ramai menabung di Bank Banten. Langkah ini perlu diawali oleh Gubernur Banten. “Ajak masyarakat menabung di Bank Banten. Gubernur menunjukkan bahwa Bank Banten bisa dipercaya,” katanya.
Kedua, lanjutkan penyertaan modal mengingat sampai saat ini masih ada beban penyertaan modal oleh Pemprov yang belum terealisasi. “Meski penyertaan modal bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran. Tapi yang jelas penyertaan modal itu kan sudah amanat perda (peraturan daerah). Saat ini baru Rp600 miliar, masih harus menyertakan sekira Rp350 miliar lagi,” ujarnya.
Terkait rekomendasi OJK, Ade menilai nasib Bank Banten saat ini bergantung pada Gubernur. Apakah memutuskan untuk melanjutkan merger Bank Banten dengan Bank bjb sesuai aturan yang berlaku, atau melakukan self recovery dengan mengembalikan RKUD. “Bila Pemprov memutuskan langkah penyelamatan Bank Banten untuk mengembalikan RKUD bukan merger, itu merupakan langkah yang baik. Sebab merger tidak mudah, Pemprov harus tetap menyehatkan Bank Banten dulu sebelum merger,” ungkap anggota Fraksi Gerindra ini.
Sebelum ada rekomendasi OJK, lanjut Ade, sebenarnya mengembalikan RKUD ke Bank Banten merupakan rekomendasi Komisi III DPRD Banten sejak akhir April lalu. “Komisi III sudah sejak lama menyuarakan itu. Saya sudah beberapa kali menyuarakan agar RKUD tetap di Bank Banten,” tegasnya.
Hingga awal Juni, lanjut Ade, Pemprov melalui BPKAD belum ada koordinasi dengan Komisi III DPRD Banten terkait langkah penyelamatan Bank Banten. “Belum ada koordinasi, kami sendiri belum dapat kepastian apa saja rekomendasi OJK,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten yang menjadi koordinator interpelasi Muhlis mengatakan, rencana interpelasi akan tetap dilanjutkan meskipun ada arahan dari OJK agar Pemprov mengembalikan RKUD ke Bank Banten. “Kami tetap fokus pada pengajuan interpelasi, adanya rekomendasi OJK justru menambah keyakinan kami untuk mengajukan interpelasi terhadap Gubernur,” katanya.
Menurut Muhlis, belum ada rekomendasi OJK secara resmi yang diterima DPRD Banten. “Tapi kami tetap mengapresiasi bila Pemprov mengembalikan RKUD. Tapi itu tidak jadi alasan kami membatalkan pengajuan interpelasi,” tegasnya.
Rencananya, lanjut Muhlis, 15 pengusul interpelasi pekan ini akan melakukan rapat koordinasi terkait waktu pengajuan interpelasi ke pimpinan DPRD. “Insya Allah pekan depan sudah sampai ke meja pimpinan,” katanya.
Muhlis menegaskan, pengajuan hak interpelasi telah sesuai dengan tata tertib. Dasar itu ia gunakan untuk meminta penjelasan secara komprehensif tentang alasan pemindahan RKUD. “Kami optimistis hasil komunikasi dengan anggota fraksi lainnya yang ingin tanda tangan. Tapi kami menghargai masing-masing fraksi,” ujar Muhlis.
Sementara politikus PSI Maretta Dian Arthanti yang juga menjadi pengusul interpelasi mengatakan, pemindahan RKUD tanpa koordinasi dengan DPRD harus tetap diinterpelasi agar persoalannya klir. “Interpelasi adalah hak anggota Dewan untuk mendapatkan informasi lengkap kepada Gubernur menyangkut kebijakan Pemprov yang berdampak pada kepentingan masyarakat luas,” ujar anggota Fraksi NasDem-PSI ini. (den/alt)
