SERANG – Beberapa Gubernur di Indonesia sudah mengeluarkan surat edaran (SE) agar sosialisasi Covid-19 dilakukan di media massa. Dewan Pers berharap hal itu dapat juga diikuti oleh kepala daerah lainnya.
Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019-2022 Hendry Ch Bangun berharap, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota dapat bekerja sama dengan media massa untuk persoalan Covid-19. “Terutama untuk hal-hal yang sifatnya detail dan teknis,” ujar Hendry saat dihubungi Radar Banten, Rabu (10/6).
Ia mengatakan, selama ini memang media massa kerap memberitakan Covid-19 tapi secara umum. Sehingga, pemerintah provinsi dan kabupaten kota tidak puas lantaran penjelasannya kurang detail. “Nah itu yang sebenarnya yang digunakan sebagai bahan sosialisasi atau diseminasi,” tuturnya.
Hendry mencontohkan, diseminasi itu dapat berupa alamat rumah sakit yang dapat dikunjungi apabila mengalami gejala-gejala menyerupai Covid-19. “Sesuatu yang sifatnya teknis informatif yang gak mungkin dibuat berita oleh media karena terlalu teknis,” ujarnya.
Kata dia, selama ini media massa sudah membantu pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19. Namun, media kerap mengangkat angle yang berbeda. “Ada yang mengangkat jumlahnya, tokoh, dan segala macam,” tutur Hendry.
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah sangat butuh media massa karena banyak sekali informasi yang perlu diketahui masyarakat. Apalagi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dapat mendesain sendiri bahan diseminasi untuk disosialisasikan kepada masyarakat saat bekerja sama dengan media massa, dan pemerintah tidak perlu lagi realokasi anggaran. “Cukup pakai anggaran hasil refocusing untuk penanganan covid-19,” ujarnya.
Hendry mengatakan, diseminasi penanganan Covid-19 tidak efektif melalui website pemerintah karena masyarakat tidak terlalu banyak yang mengakses situs pelat merah tersebut. Untuk itu, media massa yang dapat menjangkau masyarakat lebih efektif guna menyampaikan sosialisasi informasi tentang Covid-19. (nna/alt)
