SERANG – Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi Indonesia (ASPEDI) Banten mengeluhkan merosotnya pendapatan selama masa pendemi Covid-19. Larangan resepsi pernikahan dituding sebagai biang keladi minimnya pendapatan para pengusaha jasa wedding organizer (WO) itu.
Keluhan tersebut disampaikan Wakil Ketua ASPEDI Banten Febriansah Slamet Pribadi dan rombongan saat menemui Walikota Serang Syafrudin di ruang kerjanya, Kamis (18/6).
Kepada wartawan, Febri mengatakan, batasan orang berkerumun sangat berpengaruh terhadap pengusaha WO. Ia menginginkan ada aturan yang membuka ruang agar aktivitas usahanya tetap berjalan sehingga bisa keluar dari masa sulit. “Memang terdampak. Semua rekan-rekan kita tidak bisa beroperasi. Karena ada larangan berkerumun. Makanya kita datang ke Pak Walikota,” ujarnya.
Kata Febri, kedatangannya ke Walikota ingin meminta agar ada jalan tengah agar pengusaha WO bisa berjalan kembali, seperti dengan menerapkan protokol kesehatan. “Jadi agar tidak ada lagi orang yang bingung ingin menikah hanya acaranya hanya beberapa orang yang hadir,” katanya.
“Tadi juga sudah disinggung Pak Walikota, sudah memperbolehkan menggelar acara, hanya ada batasan dengan 30 persen yang hadir,” sambung Febri.
Sementara itu, Walikota Serang, Syafrudin mengatakan, ASPEDI Kota Serang menanyakan terkait dengan kegiatan pernikahan di Kota Serang di masa pandemi Covid-19. “Pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai aspek. Termasuk tadi, kaitan kegiatan wedding,” katanya.
Syafrudin mengatakan, dirinya telah mendatangani Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 18 tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19 di Tempat Keramaian, Fasilitas Umum Dalam Masa Transisi Tatanan Normal Baru di Kota Serang. “Tujuan (Perwal-red) untuk mengaktifkan berbagai kegiatan usaha dan aktivitas, termasuk di dalamnya kegiatan resepsi pernikahan. Tapi, ini transisi, belum new normal,” terangnya.
Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang itu mengatakan, dalam penerapan Perwal ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, utamanya terkait dengan penerapan protokol kesehatan. “ASPEDI kebetulan hadir. Pemkot Serang mengijinkan kegiatan resepsi. Tapi, harus mengacu pada dalam Perwal,” katanya.
Kata Syafrudin, ada beberapa aturan yang secara teknis diatur. Misalnya, terkait penggunaan gedung dan kapasitasnya. “Misalkan kapasitas gedung 3.000 itu harus 30 persennya yang hadir. Termasuk, di tempat keramaian atau fasilitas umum,” pungkasnya. (fdr/nda)
