SERANG – Alokasi anggaran untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Banten serta 85 anggota DPRD Banten tak mengalami pergeseran. Sedangkan, tunjangan para ASN di lingkup Pemprov Banten dipangkas hingga 50 persen.
Hal itu tersurat dalam surat yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten beberapa waktu lalu. Surat itu menyebar melalui pesan singkat di aplikasi whatsapp. Surat itu ditujukan kepada para bendahara gaji di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Isinya meminta kepada bendahara gaji untuk mengoreksi kebutuhan anggaran belanja pegawai pada pos belanja tidak langsung (BTL) dengan sejumlah ketentuan. Pertama, proyeksi kebutuhan sampai dengan Desember dihitung berdasarkan realisasi April. Poin kedua, tiga rekening pembiayaan tetap harus sama dengan pagu APBD murni 2020 atau tidak berubah. Yakni pada huruf a, iuran premi asuransi kesehatan dan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Huruf b, seluruh anggaran untuk kepala daerah (KDH)/wakil kepala daerah (WKDH) dan DPRD. Huruf c, tambahan penghasilan guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan khusus guru.
Sedangkan poin tiga, koreksi anggaran belanja pada tunjangan penghasilan pegawai negeri (TPPN) beban kerja struktural dan fungsional kecuali fungsional guru. Tunjangan itu dihitung 50 persen mulai Juni hingga Desember.
Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti membenarkan, sejumlah pembiayaan pada anggaran BTL yang tak diubah. “Biaya operasional Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur diatur sesuai dengan PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,” ujar Rina, Minggu (28/6).
Ia mengatakan, besaran biaya operasional kepala daerah dan wakilnya itu dihitung dari pendapatan asli daerah dikali 0,15 persen. “Aturannya sudah jelas jadi pasti menyesuaikan,” tegasnya.
Terkait surat edaran yang beredar itu, mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak ini mengaku surat itu meminta agar OPD menghitung belanja pegawainya sebagai bahan di Perubahan APBD 2020.
Seperti diketahui, dalam pengesahan APBD 2020, total belanja daerah adalah senilai Rp13,21 triliun. Sedangkan untuk pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp8,154 triliun.
Sementara itu, Rina menjelaskan, untuk anggota DPRD juga tak mengalami perubahan. Anggaran untuk para wakil rakyat itu berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. “Dihitung dari realisasi dua tahun sebelumnya untuk hitungan dana operasional dan lain-lainnya,” ujarnya.
Berdasarkan catatan, setiap anggota DPRD Provinsi Banten per bulannya mengantongi tunjangan puluhan juta. Pada tahun lalu, mereka mendapatkan tunjangan transportasi sekira Rp17 juta per bulan, tunjangan perumahan untuk pimpinan Rp22 juta, wakil pimpinan Rp21 juta, dan untuk anggota Rp20 juta per bulan. Kemudian untuk tunjangan komunikasi intensif mencapai Rp9 juta per bulan.
Sementara itu, saat dihubungi via WhatsApp, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni enggan berkomentar ketika ditanya apakah tunjangan Dewan dipangkas atau tidak. (nna/air)
