SERANG – Pernyataan Gubernur Banten Wahidin Halim yang meminta ASN lingkup Pemprov Banten sadar diri terkait penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) disikapi kembali oleh para abdi negara. Sejumlah ASN ramai-ramai memasang tagar #KamiSadar di media sosial miliknya masing-masing, kemarin. Selain tagar #KamiSadar, para ASN juga memasang tagar #kamigakbolehprotes. Hal itu dilakukan mereka sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap pernyataan Gubernur terkait pemotongan tukin hingga 50 persen mulai bulan ini.
Salah seorang ASN di lingkup Pemprov Banten yang enggan disebutkan namanya mengatakan, apa yang dilakukan bersama rekan-rekan ASN-nya merupakan bentuk kekecewaan terhadap sikap Gubernur terkait pemotongan tukin hingga 50 persen. “Kami sadar pak,” tegasnya, kemarin.
Kata dia, bukan persoalan turunnya tukin yang membuat ia bersama rekannya kecewa, melainkan pernyataan Gubernur yang meminta agar ASN sadar diri lantaran masih diberi tunjangan dan tak menganggur.
Ia mengatakan, para ASN hanya meminta agar Pemprov memfasilitasi relaksasi kredit ke lembaga perbankan. Apalagi, Gubernur dalam jumpa persnya kemarin lusa menyatakan, saat tukin ASN naik tidak ada yang protes. “Yang minta dinaikin tukinnya siapa. Kok ASN yang disuruh sadar,” tandasnya.
Selain membuat tagar #KamiSadar, pernyataan orang nomor satu itu juga disikapi beragam oleh para ASN. Misalnya, membuat status 50% on sale. Bahkan, ada juga yang berkomentar bahwa ASN sadar tidak ada yang membela.
Sementara itu, Asda III Pemprov Banten, Samsir mengatakan, para ASN boleh saja kecewa terhadap kebijakan pemangkasan tukin. Namun, ia meminta agar jangan membuat gerakan berbau negatif dan menyalahkan pimpinan.
Apalagi, ia mengungkapkan, pembahasan pemangkasan tukin itu sebenarnya sudah sejak satu bulan yang lalu. “Harusnya sudah sejak Mei lalu,” ungkap Samsir.
Namun, Gubernur masih sangat menginginkan agar tukin para ASN tetap. Gubernur mengupayakan agar besaran tukin tetap. “Tapi ternyata pendapatan tidak meningkat, sehingga kita tidak bisa mempertahankan besaran tukin yang ada karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan,” tuturnya.
Kata dia, pemangkasan tukin tidak hanya dialami ASN Pemprov tapi juga daerah lain seperti DKI Jakarta yang sudah lebih dulu membuat kebijakan pemangkasan. Bahkan, meskipun sudah dipangkas, tukin ASN masih lebih besar dibandingkan daerah lain di Banten.
“Pendapatan drop 70 persen, (kalau besaran tukin tetap-red) bayarnya pakai apa. Sementara banyak pengeluaran penting di luar itu,” tegas Samsir.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Provinsi Banten, Fitron Nur Ikhsan mengatakan, gerakan tagar yang dilakukan sejumlah ASN sebagai dampak dari lemahnya leadership. “Harusnya komunikasi yang jelas. Dari video yang beredar kemarinkan saat siaran pers Gubernur seperti sedang bicara dengan musuh. Meledak-ledak,” tandasnya.
Awalnya, Fitron berpikir Gubernur akan melakukan siaran pers untuk menyampaikan gerakan keprihatinan saat masa-masa sulit yang ditanggung bersama. “Tapi masyarakat tak melihat Gubernur hadir. Eh ternyata malah cuma meledak-ledak,” ujarnya.
Kata dia, Gubernur kan seorang pemimpin. Pemimpin sebelum dilihat kerjanya dilihat dulu omongannya. “Ini Gubernur kan gak pernah ngomong. Enggak ada sentuhan. Tahu-tahu kontroversial,” tegas pria yang juga Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten ini.
Fitron mengatakan, sebelum membuat kebijakan, sebaiknya dikomunikasikan dulu, apalagi di masa krisis seperti saat ini. “Kalau sudah distrust dan miskomunikasi kan susah. Harus punya skema kebijakan dan skema komunikasi kebijakan. Disitu yang gak pernah dikelola dengan baik. Dikritik sewot. Diberi masukan enggak pernah bisa kan?,” tandasnya.
Ia mengimbau sebaiknya Gubernur turun ke lapangan dan memimpin di barisan depan seperti Gubernur lainnya. (nna/air)
