SERANG – Minat calon siswa baru yang mendaftar di SMA/SMK Negeri sangat tinggi namun tidak sebanding dengan jumlah sekolah negeri yang ada di Banten. Akibatnya, sebagian besar pendaftar harus mendaftar di SMA/SMK swasta.
Minimnya daya tampung sekolah negeri dikeluhkan ribuan calon orangtua siswa. Mereka meminta DPRD mendesak Pemprov Banten untuk menambah kuota siswa baru di SMA/SMK Negeri melalui kebijakan penambahan rombongan belajar (rombel).
Menanggapi desakan masyarakat, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten M Yusuf mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil kajian terkait penambahan rombongan belajar (rombel) di SMA/SMK Negeri. “Kita masih kaji, belum diputuskan, karena banyak pertimbangan yaitu pertimbangan murid sekolah swasta, pertimbangan ruang kelas, serta pertimbangan guru yang akan mengajar bila ada penambahan kuota siswa baru,” kata Yusuf kepada Radar Banten akhir pekan kemarin.
Ia mengakui bila SMA/SMK Negeri belum tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Banten. Misalnya di Kabupaten Tangerang, masih ada kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK Negeri. “Masih ada beberapa kecamatan yang belum ada sekolah negeri di Banten, sementara penerapan zonasi diberlakukan dalam penerimaan siswa baru, tentu ini berdampak pada calon siswa baru di kecamatan tersebut,” ungkapnya.
Lantaran daya tampung sekolah negeri terbatas, lanjut Yusuf, maka penerimaan calon siswa baru melalui seleksi. Sesuai Permendikbud tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK Negeri di Banten tahun 2020, terdapat empat jalur penerimaan yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan orangtua. “Sekolah negeri hanya mampu menampung 40 persen dari jumlah lulusan SMP/MTs. Sedangkan 60 persennya ditampung di sekolah swasta,” tuturnya.
Ia berharap, para calon siswa baru yang tidak diterima di SMA/SMK negeri jangan berkecil hati, dan tetap melanjutkan pendidikan, meski di sekolah swasta. “Kami melalui sekolah maupun kantor cabang dinas telah menginformasikan sekolah-sekolah swasta untuk menampung calon siswa yang tidak diterima di sekolah negeri,” tegasnya.
Untuk meningkatkan daya tampung sekolah negeri, Pemprov Banten sebenarnya telah mengalokasikan anggaran tahun 2020 untuk membangun 33 sekolah baru. Namun pandemi Covid-19, membuat rencana itu gagal direalisasikan. “Tahun ini direncanakan membangun 33 SMA/SMK baru, tetapi dengan datangnya bencana Covid-19, anggaran untuk membangun sekolah baru direfocusing untuk penanganan pandemi covid,” beber Yusuf.
ADUAN MARAK
Terpisah, Koordinator Komisi V DPRD Banten, M Nawa Said Dimyati mengaku menerima banyak keluhan dari warga terkait hasil seleksi PPDB 2020. Satu sekolah negeri dengan kuota siswa baru sebanyak 300-400 orang, pendaftarnya mencapai 1.200 lebih. “Contohnya di SMK Negeri 2 Tangerang Selatan dan di SMAN 24 Kabupaten Tangerang, dari 300 kuota, pendaftarnya hampir 2.000 calon siswa,” ujarnya
Politisi Demokrat yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Banten itu melanjutkan, setiap seleksi PPDB selalu ada persoalan lantaran banyak calon siwa yang tidak lolos seleksi. “Problemnya banyak anak yang enggak diterima di sekolah negeri, kalau kita melihat di Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB itu kan di pasal 27 ada beberapa ayat yang mewajibkan dinas untuk membantu mencarikan sekolah lain bagi siswa yang tak lolos PPDB,” ujarnya.
Ia mendorong agar Dindikbud melakukan kajian untuk menambah kuota siswa baru, dengan cara penambahan rombel, dari 36 siswa per kelas jadi 40 siswa. “Kalau aturannya mengizinkan, bisa dikaji penambahan rombel, terutama untuk calon siswa yang secara ekonomi harus dibantu, lantaran di sekolah negeri gratis,” ujarnya.
Bila penambahan kuota tidak memungkinkan, Nawa meminta Dindikbud tetap melaksanakan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB. Dalam Pasal 27 Ayat 1 dijelaskan, apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, dalam Ayat 2 tertulis, Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama. “Dindikbud punya tanggung jawab mencarikan sekolah yang masih kosong. Kalau sekolah negeri semuanya sudah penuh, bisa dibantu ke swasta,” urainya.
Komisi V, lanjut Nawa, dalam waktu dekat memanggil Kepala Dindikbud untuk dimintai laporannya.
“Dinas pendidikan harus melakukan inventarisasi terhadap jumlah siswa yang diterima di sekolah negeri, dan berapa jumlah siswa yang tidak lolos seleksi,” tegasnya.
Ketua Komisi V M Nizar membenarkan bila banyak aduan warga terkait hasil PPDB tingkat SMA/SMK. Sementara proses PPDB sudah selesai dilaksanakan Dindikbud Banten. “Komisi V menerima banyak keluhan terkait siswa yang tidak lolos seleksi, lantaran terkendala sistem zonasi. Ini harus segera dicarikan solusinya, jangan sampai mereka tidak sekolah lantaran tidak lolos sekolah negeri,” katanya. (den/alt)
