Raperda Baru Penyertaan Modal Dikebut Dua Pekan
SERANG – Teka-teki terkait langkah penyelamatan dan penyehatan Bank Banten terjawab sudah. Pemprov Banten memilih opsi menambah modal Bank Banten sebesar Rp1,5 triliun dalam APBD Perubahan 2020.
Hal itu terungkap saat rapat pimpinan (rapim) DPRD Banten dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Banten, membahas proposal penyelamatan dan penyehatan Bank Banten di DPRD Banten, Selasa (7/7).
Menurut Ketua DPRD Banten, Andra Soni, pihaknya telah menerima proposal penyelamatan Bank Banten dari pemprov. Proposalnya berupa usulan dua rancangan peraturan daerah (raperda). Pertama, draf raperda terkait penyertaan modal untuk Bank Banten dalam APBD Perubahan 2020 dengan cara mengkonversi dana kas daerah (Kasda) sebesar Rp1,5 triliun. Kedua, Raperda tentang Pemisahan Bank Banten dari PT Banten Global Development (BGD).
“Tadi yang jadi fokus pembahasan terkait rencana penyertaan modal Pemprov untuk Bank Banten sebesar Rp1,5 triliun, dalam perubahan APBD 2020. Sedangkan raperda pemisahan Bank Banten dari BGD bisa dibahas nanti setelah Bank Banten sehat,” kata Andra kepada wartawan usai rapim.
Ia melanjutkan, penyertaan modal Bank Banten sebesar Rp1,5 triliun dalam perubahan APBD 2020, membutuhkan payung hukum berupa perda baru tentang penyertaan modal. Itu lantaran Perda 5/2013 tentang Penyertaan Modal Bank Banten hanya mengamanahkan Rp950 miliar. “Makanya Pemprov mengusulkan raperda baru disertai naskah akademik ke DPRD, agar Pemprov bisa menambah modalnya di Bank Banten,” jelas Andra.
Politikus Gerindra ini menegaskan, alasan Pemprov menyertakan modal sebesar itu dalam perubahan APBD 2020, lantaran mengikuti intruksi OJK. “Tadi kami sudah tanyakan ke Pak Sekda surat dari OJK, dan itu ada buktinya. Lalu kenapa harus langsung Rp1,5 triliun? Sebab tambahan modal itu yang bisa menyehatkan Bank Banten, kalau hanya menambah Rp335 miliar dulu Bank Banten tetap tidak akan sehat,” beber Andra.
Imbas dari opsi ini, kata Andra, DPRD mau tidak mau harus menyelesaikan pembahasan raperda baru penyertaan modal Bank Banten selama dua pekan ke depan.
“Penyelamatan dan penyehatan Bank Banten harus diputuskan sebelum 21 Juli sesuai perintah OJK. Itu artinya, rencana penyertaan modal Rp1,5 triliun sudah harus ada perdanya sebelum tanggal itu. Kalau lewat Bank Banten diserahkan ke LPS (Lembaga Penjamin Simpanan),” jelasnya.
Kendati DPRD Banten mendukung penuh apapun opsi yang diambil Pemprov, tapi untuk membahas raperda baru penyertaan modal harus terlebih dulu dilakukan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemprov dan DPRD Banten. Sebab raperda baru ini tidak masuk dalam Prolegda 2020. “Prinsipnya kami mendukung upaya upaya penyelamatan dan penyehatan Bank Banten, tanpa melanggar aturan yang berlaku,” tegasnya.
Setelah ada MoU, selanjutnya dilakukan sinkronisasi jadwal antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banten dengan Biro Hukum Setda Provinsi Banten. Pihaknya juga merencanakan agar pembahasan raperda langsung dilakukan secara komisional melalui Komisi III DPRD Banten. “Kalau bicara pembahasan raperda ada dua yang bisa dilakukan, ada melalui komisional dan pansus. Karena waktunya mepet, kita langsung secara komisional,” bebernya.
Senada, Wakil Ketua DPRD Banten, M Nawa Said menambahkan, penyertaan modal melalui konversi dana kasda Rp1,5 triliun akan langsung masuk sekaligus dalam perubahan APBD 2020. “Tadi DPRD sudah tanya ada enggak duitnya, dijelaskan ada melalui skema pemangkasan anggaran,” ujarnya.
Menurut Nawa, secara keseluruhan modal Pemprov di Bank Banten akan lebih dari Rp2,1 triliun, lantaran penyertaan sebelumnya lebih dari Rp600 miliar. “Belum lagi tambahan modal dari 49 persen pemegang saham Bank Banten lainnya,” ungkapnya.
Sementara Ketua Komisi III DPRD Banten, Gembong R Sumedi mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Pemprov Banten.
“DPRD merespons baik langkah progresnya pemprov, dan siap membahas raperda baru secepatnya,” katanya.
Ia mengakui jika raperda itu harus diselesaikan dalam jangka waktu dua minggu ke depan. “Targetnya 19 Juli sudah bisa diparipurnakan,” ujar Gembong.
INSTRUKSI OJK
Sementara itu, Sekda Banten Al Muktabar membenarkan langkah Pemprov menyelamatkan Bank Banten melalui konversi dana kasda sesuai intruksi OJK sebesar Rp1,5 triliun. “Tahapan penyehatan Bank Banten sudah mengalami perkembangan yang berlaku. Pada intinya Pemprov akan mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dan lembaga yang punya kompetensi serta otoritas berdasarkan kewenangannya masing-masing dalam rangka peran itu semua,” katanya.
Ia juga mengakui adanya perubahan nilai dana kasda yang akan dikonversi menjadi penyertaan modal Bank Banten. Semula nilai yang akan dikonversikan Rp1,9 triliun dan kini menjadi Rp1,5 triliun. Perubahan nilai dilakukan setelah melihat perkembangan keuangan yang ada di Pemprov Banten. “Kemampuan anggaran pemprov hanya Rp1,5 triliun untuk Bank Banten,” tegasnya. (den/air)
