SERANG – Ratusan aparatur sipil negara (ASN) yang ingin pindah ke Pemprov Banten masih belum ada kepastian. Padahal mereka sudah mengajukan setahun lalu. Nasib mereka untuk dapat bekerja di KP3B masih digantung Pemprov.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengaku, ada lebih dari 300 abdi negara yang ingin pindah ke Pemprov. “Tahun lalu, 200-an (pegawai yang pindah-red). Tahun ini, 120-an,” ungkap Komarudin kepada Radar Banten, Senin (20/7).
Kata Komarudin, ratusan pegawai itu baru mengusulkan dan belum diterima di Pemprov. Ada beberapa alasan ratusan pegawai itu belum diterima Pemprov. Pertama, pegawai Pemprov saat ini bekerja dari rumah. Kedua, kemampuan keuangan Pemprov sedang menurun sehingga alokasi anggaran untuk pegawai berkurang. “Yang ada saja, tunjangan kinerjanya dikurangi,” terangnya.
Padahal, mantan Pj Bupati Tangerang ini mengaku, dengan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) yang ada saat ini, jumlah eselon III di Pemprov masih kurang. Namun, saat ini Pemprov sedang melakukan evaluasi SOTK. “Sedang dihitung ulang. Apalagi masa pandemi seperti saat ini. Beban kerja berubah, sehingga terlihat mana yang penting dan tidak penting,” ujar Komarudin.
Ia menerangkan, untuk dapat pindah ke Pemprov pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pindah. Kemudian, pihaknya akan mengecek terlebih dahulu apakah formasi pegawai yang bersangkutan dibutuhkan oleh Pemprov atau tidak. “Kalau memang formasinya ada, kami proses sesuai kebutuhan. Kemudian dilakukan tes, bisa asesmen dan yang lain-lain,” urainya.
Komarudin mengungkapkan, dari 320 pegawai yang sudah mengajukan pindah ke Pemprov itu, ada yang sudah memasuki tahap tes dan ada juga yang belum. Meskipun sudah tes, Pemprov belum dapat melanjutkan proses perpindahan pegawai tahap selanjutnya karena situasi saat ini.
Saat ini para pegawai yang mengajukan perpindahan masih bekerja di instansi asal mereka masing-masing. “Masih di masing-masing instansinya. Kalau sudah diterima baru pindah,” ujarnya.
Menurut Komarudin, banyaknya ASN yang ingin pindah ke Pemprov lantaran tergiur tunjangan kinerja yang diberikan Pemprov. Namun, saat ini tunjangan kinerja itu dilakukan penyesuaian karena kondisi kemampuan keuangan daerah yang menurun.
Ia mengimbau bagi ASN yang mengajukan pindah dengan alasan yang logis. “Dan itu sangat tergantung kebutuhan dan kemampuan keuangan Pemprov. Ditambah lagi kompetensinya sesuai tidak. Jangan memaksakan atau pindah karena melihat tunjangannya tinggi dibandingkan daerah lain,” tandasnya.
Apalagi, lanjut Komarudin, proses perpindahannya dengan berbagai cara, misalnya melobi, menekan, dan melapor sana sini. Hal itu membuat kondisi tidak bagus. “Ada sekian orang yang begitu,” ungkapnya.
Saat tunjangan kinerja ASN Pemprov naik tahun lalu, pengajuan pegawai yang ingin pindah ke Pemprov melonjak naik. “Sangat banyak terutama dari instansi sekitar,” ujar Komarudin. Kata dia, alasan para pegawai ingin pindah ke Pemprov memang tidak muncul. Namun, Komarudin menduga lantaran penghasilan.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang Ritadi mengaku saat ini memang ada beberapa pegawai yang sedang proses untuk pindah. “Tapi ke Pemprov Banten saat ini belum ada. Adanya ke Pemprov Jawa Barat, Kota Bandung, Bogor. Tapi itu masih proses dan belum tentu diterima di daerah tujuan,” ungkap Ritadi. Sebaliknya, ada juga pegawai yang ingin pindah ke Pemkot Serang.
Kata dia, ada beberapa alasan pegawai keluar dari Pemkot Serang. Namun, mayoritas alasan keluarga seperti ikut suami atau istri yang sama-sama ASN hanya saja beda penempatan atau karena ingin mengurus orangtua yang sudah tua.
Ritadi mengaku Pemkot Serang sudah menerapkan moratorium untuk pegawai mutasi keluar. “Tapi yang lolos itu yang benar-benar cukup pertimbangan tadi. Jadi selama alasannya rasional, maka diperbolehkan,” ujarnya. (nna/alt)
