SERANG – Jebloknya realisasi pendapatan dari sektor retribusi parkir di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang membuat Walikota Syafrudin dan Wakil Walikota Subadri Ushuludin naik pitam. Keduanya mencak-mencak saat memimpin rapat evaluasi dan realisasi APBD periode Juni 2020 di Aula Setda Pemkot Serang sejak pukul 10.00-13.30 WIB, Senin (20/7).
Kemarahan keduanya dimulai saat giliran mengevaluasi Dishub. Subadri langsung mengeluarkan nada tinggi saat mempersoalkan realisasi pendapatan parkir yang hanya mencapai 10 persen dari total Rp2,4 miliar. Terutama dari retribusi parkir di tepi jalan umum Rp1,39 miliar tapi realisasi hanya Rp212,5 juta (15,2 persen).
Kemarahan Subadri, terekam dalam video tim umum pimpinan sekretariat daerah (Setda) Kota Serang yang disebar ke wartawan seusai rapat. Dalam pernyataannya Subadri terlihat mencak-mencak saat mengevaluasi Dishub Kota Serang. “Retribusi pelayanan parkir jelas jeblok. Masa realisasi parkir cuma 15 persen. Banyak amat bocornya. Kami memerintahkan Inspektorat untuk melakukan audit terhadap Dishub Kota Serang,” kata Subadri.
Subadri belum melihat upaya serius Dishub untuk meningkatkan retribusi, terlebih melakukan penataan Kota Serang yang berstatus ibukota provinsi. “Dishub mesti ikhtiar, upaya untuk mengembalikan lagi terminal ke fungsi terminal. Sepanjang ikhtiar itu telah dilaksanakan terlepas hasil atau tidak, yang penting sudah diikhtiarkan,” katanya.
Kata Subadri, besaran target retribusi khusus parkir sebesar Rp1,3 miliar telah disepakati bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Serang. Hal itu menjadi kewajiban Dishub untuk merealisasikan target pendapatan. “Kita semua, tidak hanya soal PAD (pendapatan asli daerah-red), tapi penataan kota pun jalan. Dalam rangka meningkatkan PAD dan menghidupkan kembali harus ada perencanaan dan persiapan,” terangnya.
Sementara Walikota Syafrudin seusai rapat mengatakan, suasana rapat evaluasi kali ini berbeda dengan sebelumnya. Ia sampai meminta Inspektorat melakukan audit ke Dishub. “Dishub yang paling jeblok capaiannya. Saya dengan tegas memerintahkan kepada Inspektorat untuk mengaudit,” katanya.
Kata Syafrudin, dugaan kebocoran terjadi pada retribusi parkir karena realisasi pendapatan sangat kecil. “Banyak kemungkinan kebocoran anggaran, karena target Rp1,3 miliar, kalau dihitung satu bulan hanya mencapai Rp110 juta, titik parkir banyak dan kayaknya banyak kebocoran,” katanya.
Syafrudin berjanji akan memberikan sanksi khusus. “Pergantian kepala dinas. Ini jadi bahan evaluasi kami,” tambah Syafrudin.
Lebih lanjut, Syafrudin mengatakan, realisasi retribusi pendapatan Kota Serang hingga Juni 2020 yakni, Dinas Kesehatan (Dinkes) mencapai 48 persen atau Rp8 miliar dari Rp17 miliar. Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 50 persen atau Rp2 miliar dari Rp4 miliar. Selanjutnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 48 persen atau Rp66,4 miliar dari target Rp137,6 miliar. “Jadi, retribusi sampai bulan Juni 2020 sudah 41,74 persen,” katanya.
Dihubungi terpisah, Kepala Dishub Kota Serang Maman Lutfi mengakui realisasi pendapatan dari retribusi tidak memenuhi target. Ia berdalih, penyebabnya karena pandemi Covid-19. “Kondisi Kota Serang tentang pendapatan dalam kondisi Covid-19, sama halnya dampak Covid yang sangat luar biasa dan terjadi di semua unsur pendapatan,” katanya.
Mengenai kebocoran pendapatan dari sektor retribusi parkir, Maman menyatakan siap diaudit oleh Inspektorat yang mempunyai fungsi pengawasan internal. “Jangan cuma parkir, pokoknya semua penghasil yang ada di Dishub boleh dicek atau diperiksa,” terangnya.
Maman menilai, sikap Walikota dan Wakil Walikota dalam rapat evaluasi sesuatu hal yang wajar. “Itu salah satu gaya kepemimpinan dalam mengungkapkan sesuatu permasalahan dalam pembahasan evaluasi dan itu wajar saja sebab Beliau bertanggung jawab,” katanya. (fdr/alt)
