Libatkan Petinggi Pemprov
SERANG – Perkara dugaan korupsi pengembangan telekomunikasi dan telematika resmi disidik oleh Kejati Banten. Proyek pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Banten tahun 2016 itu diduga merugikan negara Rp1 miliar lebih.
“Kita tingkatkan (ke tahap penyidikan-red) karena bukti sudah cukup. Bulan Juni kemarin (naik tahap penyidikan-red),” kata Kajati Banten Rudi Prabowo Aji kepada wartawan Selasa (21/7).
Perkara itu mulai diselidiki pada awal 2019 lalu. Pengumpulan bahan keterangan dan data dilakukan oleh bidang intelijen Kejati Banten. Dinilai telah cukup, perkara itu dilimpahkan ke bidang pidana khusus (pidsus).
“Ini penyelidikannya sangat silent (diam-red), sehingga tidak pernah kita ekspos keluar karena kita fokus kumpulkan bukti,” ungkap Rudi.
Diakui Rudi, penyidik belum menerima hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKN). Namun, kerugian negara akibat kegiatan internet desa dan internet sehat itu mencapai Rp1 miliar lebih. “Kerugiannya Rp1 miliar sekian. Ini (PKN-red) belum ada perhitungan,” beber Rudi.
Kegiatan tersebut lanjut Rudi melibatkan banyak orang.
HIGH LEVEL
Rudi menyebutkan proyek yang bekerjasama dengan Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) itu melibatkan high level atau pejabat tinggi di lingkungan Pemprov Banten.
“Ini (kegiatan-red) melibatkan banyak orang yang menurut kita high level (perkara-red),” ungkap Rudi didampingi Asintel Chairul Fauzi, Aspidsus Sunarko dan pejabat utama Kejati Banten lainnya.
Kata Rudi, proyek internet desa dan internet sehat itu diduga fiktif.
“Ini kegiatan fiktif, ada kegiatan bimbingan teknis (bentuk kegiatannya-red). Kita meneliti sangat dalam, tapi enggak ada kegiatannya,” kata pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah (Jateng) tersebut.
Sementara Kasi Penkum Kejati Banten Ivan Siahaan mengatakan, pemeriksaan sejumlah saksi telah dilakukan penyidik. “Proses penyidikannya baru berjalan. Saya belum tahu (jumlah saksi yang telah diperiksa-red). Yang bakal kita mintai keterangan tentu pihak-pihak terkait yang mengetahui kegiatan itu,” tutur Ivan. (mg05/nda)
