HSNI Dukung Raperda Zonasi Bersyarat
SERANG – Pansus Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Banten, menerima saran dan masukan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Banten.
Pengurus DPD HNSI memberikan dukungan bersyarat pada pansus, untuk membahas dan merampungkan Raperda RZWP3K menjadi perda. Dua syarat utama yang diminta HNSI adalah, evaluasi zonasi tambang dan menghapus zonasi bagi nelayan ikan tangkap.
Hal itu terungkap saat HNSI Banten melakukan audiensi dengan Pansus Raperda RZWP3K, di DPRD Banten, Rabu (12/8).
Ketua HNSI Provinsi Banten, Sabrawijaya mengungkapkan, raperda RZWP3K Provinsi Banten tahun 2018-2038 sudah sangat terlambat pembahasannya. Mestinya sudah disahkan menjadi Perda sejak 2019 lalu. “Raperda ini merupakan instruksi pemerintah pusat, jadi seluruh provinsi harus membuatnya. Namun selama ini pembuatan raperdanya kurang transparan sehingga tidak mendapat dukungan dari nelayan,” katanya.
Ia melanjutkan, posisi HNSI tentu harus mendukung raperda tersebut menjadi perda, lantaran isinya untuk kepentingan negara. “Namun ada beberapa hal yang harus diakomodir dalam raperda ini, jangan sampai menguntungkan salah satu kelompok masyarakat,” tegasnya.
Berdasarkan hasil kajian HNSI, lanjut Sabrawijaya, persoalan utama raperda RZWP3K adalah tentang zonasi tambang. Ini yang harus dicarikan solusi agar kepentingan semua pihak diakomodir.
“Memang posisi nelayan dilematis, bila zonasi tambang ini ditetapkan tanpa dasar yang jelas, akan banyak merugikan nelayan Banten,” tegasnya.
Berkaca pada kinerja Pansus RZWP3K tahun lalu, Sabrawijaya menilai pansus saat itu kurang mengakomodir kepentingan nelayan. Sehingga wajar ada tudingan RZWP3K lebih pro terhadap pengusaha tambang. “Pansus yang sekarang ini, kami harapkan lebih terbuka. Sehingga isi raperdanya mengakomodir kepentingan semua pihak,” urainya.
Berdasarkan data HNSI, hingga tahun 2020 tercatat ada 26 ribu nelayan tradisional di Banten. Sementara nelayan modern yang menggunakan peralatan canggih jumlahnya sekira tiga ribu nelayan. “Ribuan nelayan khawatir bila zonasi tambang akan merugikan petani, makanya pansus harus adil. Sehingga nelayan dan pengusaha tambang sama-sama tidak mengedepankan egonya masing-masing,” bebernya.
Oleh karena itu, HNSI Banten meminta DPRD Banten melalui Pansus Raperda RZWP3K untuk menyerap aspirasi semua pihak. Pertama, harus dikaji secara utuh terkait penetapan zonasi tambang. Kedua, raperda ini mengakomodir kepentingan semua pihak. Ketiga, perusahaan tambang harus memberikan kontribusi pada Pemprov Banten dan peduli pada nelayan.
“Selama zonasi tambangnya dievaluasi, kemudian nelayan tangkap ikan tidak dibatasi, sebab ikan tidak ada zonanya di lautan, serta perusahaan tambang diwajibkan memberikan CSR pada nelayan. HNSI Banten tentu akan mendukung perda ini,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, zona pertambangan yang disebutkan dalam raperda adalah Kecamatan Tirtayasa dan Puloampel di Kabupaten Serang, dan Kecamatan Pulomerak di Kota Cilegon. “Penetapan ini apa dasarnya, sementara Kecamatan Tirtayasa merupakan kawasan rawan abrasi. Bila masuk zona tambang, ini tentu berdampak pada kehidupan nelayan disana. Kami minta ini harus dievaluasi lagi,” pungkasnya.
Senada, pengurus HNSI Kabupaten Serang, Imron menambahkan, bila Kecamatan Tirtayasa tetap masuk zona tambang, ribuan nelayan tradisional akan menolak raperda RZWP3K.
“Kami sudah melakukan kajian draf raperdanya, ternyata tidak ada yang berbeda dengan peta tahun 2019 terkait zona pertambangan. Kalau ini tidak diubah, nelayan Kecamatan Tirtayasa tetap menolak zonasi tambang. Kami minta Tirtayasa dicoret dari zona pertambangan di Banten,” ungkapnya.
Ia berharap, pansus melakukan survei langsung ke Kecamatan Tirtayasa, sehingga tahu betul situasi di sana. “Jangan asal setuju dengan zona tambang yang diusulkan Pemprov Banten. Pansus harus turun ke lapangan, sehingga tahu dampak buruk penatapan zona tambang terhadap nelayan seperti apa,” tegas Imron.
MASIH BUTUH MASUKAN
Menanggapi saran dan masukan dari HNSI, Ketua Pansus Raperda RZWP3K, Miptahudin mengatakan, pembahasan raperda tersebut masih dalam tahap kajian pansus. Pihaknya masih membutuhkan masukan dari semua pihak. “Kami sudah mengundang berbagai stake holder, dan saat ini masih dalam tahap pembuktian di lapangan. Terutama terkait zonasi pertambangan yang menuai pro dan kontra,” ujarnya.
Politikus PKS ini melanjutkan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan KSOP dan instansi terkait di Kota Cilegon, selanjutnya akan meninjau langsung kawasan pesisir di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang.
“Makanya kami perlu mendapat masukan dari HNSI, sebab ibarat makanan, Raperda ini sudah disajikan ke pansus oleh Pemprov. Tinggal sikap pansus apakah sajian itu mau di makan semua atau dibuang,” tuturnya.
Terkait zonasi tambang, Miptah mengaku sepakat dengan usulan HNSI. “Kami sudah kaji menyeluruh, dan keputusan pansus adalah mencoret Kecamatan Tirtayasa dari daftar zona tambang. Selama ini tidak hanya nelayan Tirtayasa yang menolak, Bupati Serang juga telah menyampaikan penolakannya ke pansus. Tapi pembahasannya belum final,” ungkapnya.
Kemudian terkait CSR perusahaan tambang untuk nelayan, Miptah berjanji pihaknya akan membuat aturan soal itu dalam raperda. “Tapi kalau hanya CSR, itu terlalu kecil. Kami justru mengusulkan agar ada persentase setiap kubik pasir yang dikeruk/sedot untuk diberikan pada nelayan. Persentasenya ini yang sedang dikaji angkanya,” tegasnya.
Sama halnya dengan usulan HNSI terkait nelayan tangkap tidak dibatasi dalam mencari ikan, Miptah mengaku setuju bila itu jadi catatan khusus pansus. “Prinsipnya kami setuju dengan usulan HNSI,” pungkasnya. (den/air)
