TANGERANG – Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengikuti rapat koordinasi pemantapan kelembagaan tim koordinasi penataan ruang kawasan perkotaan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi-Puncak Cianjur (Jabodetabek-Punjur) secara virtual, Jumat (4/9/20).
Rapat koordinasi dipimpin Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil. Rapat koordinasi membahas enam isu yang akan menjadi bahan diskusi dan menjadi bahan acuan untuk penataan kawasan Jabodetabek-Punjur ke depannya.
Adapun yang menjadi bahan diskusi adalah
- Kesepakatan terkait pengintegrasian kelembagaan Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur ke dalam tim koordinasi
- Penyelarasan perencanaan dan pelaksanaan program kementerian lembaga dan pemerintah daerah
- Pengendalian dan penertiban tata ruang
- Tata kelola kebijakan insentif dan disinsentif
- Mekanisme koordinasi pertemuan di tingkat menteri dan kepala daerah
- Mekanisme koordinasi di tingkat teknis
“Rapat kali ini tentang permasalahan Jabodetabek-Punjur yang tertuang dalam Perpres kali ini lebih kepada pembentukan kelembagaan di tiap-tiap daerah provinsi dan di pusat, serta untuk mensinergikan dan menyinkronkan program,” kata Sofyan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk BKSP apabila ada dua kelembagaan tidak efektif. Ia setuju BKSP dilebur dalam rangka memperkuat kinerja. “Saya kira dengan dibentuk tim ini kita harus terbuka dan benar-benar konsisten dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati. Saya kira ini harus menjadi komitmen untuk memperbaiki kawasan Jabodetabek-Punjur,” katanya.
Sementara Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar berharap program ini bisa terealisasi karena dengan penataan kawasan Jabodetabek-Punjur segala permasalahan yang ada di kawasan tersebut bisa terurai dan terselesaikan. “Besar harapan saya program penataan kawasan Jabodetabek-Punjur bisa menjadi harapan bagi segala macam persoalan yang ada di Kabupaten Tangerang,” kata Zaki. (alt)
