SERANG – Hari pertama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Serang belum berjalan efektif, Kamis (10/9). Delapan pos check point tempat pemeriksaan pergerakan masyarakat yang masuk ke ibukota Provinsi Banten itu baru beres dibuat sore harinya.
Pantauan Radar Banten di pos check point di Kalodran, Kecamatan Walantaka perbatasan Kota Serang dengan Kabupaten Serang baru terlihat ada petugas lengkap sore harinya. Siang hari hanya terlihat tenda baru beres dipasang. Begitu pun di titik lainnya. Seperti, pos check point Palima-Curug, Curug, Pintu Tol Serang Timur, Terminal Pakupatan, Pintu Tol Serang Barat, Taktakan dan Sawah Luhur.
Beberapa kekurangan peralatan penunjang di antaranya seperti meja, kursi dan peralatan kesehatan belum terlihat. Berdasarkan hasil rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Rabu (9/9), petugas lapangan yang standby di pos check point terdiri dari 15 petugas yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI, Polri, dan Palang Merah Indonesia.
Ketua Satuan Gugus Tugas (Satgas) Percepatan Penangan Covid-19 Kota Serang, Syafrudin mengaku pelaksanaan check point di hari pertama belum berjalan efektif. Menurutnya, terkendala persoalan teknis. “Efektinya besok (hari ini-red),” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Puspemkot Serang, Kamis (10/9).
Walikota Serang itu mengaku baru menerima laporan dari petugas yang melakukan pengecekan di lapangan. Ia mengatakan, baru menandatangi Keputusan Walikota terkait pelaksanaan PSBB Kota Serang. “Di hari pertama ini saya belum ngecek. Kalau dilihat posnya sudah ada semua (di delapan titik-red). Besok atau lusa saya cek,” katanya.
Sementara itu, Juru Bicara Satgas Percepatan Penangan Covid-19 Kota Serang, W Hari Pamungkas menjelaskan, pelaksanakan check point hari pertama PSBB belum berjalan efektif. Ia berdalih, pelaksanaan terkendala teknis. “Belum efektif. Baru pendirian tenda. Ada beberapa pos yang sore hari sudah bisa melakukan check point,” katanya.
Dikatakan Hari, kendala teknis dimaksud, yakni persiapan peralatan penunjang bagi 15 petugas yang berjaga di tiap pos check point. Di antaranya, meja, kursi, dan peralatan kesehatan. “Pemenuhan peralatan pendukung dulu. Efektifnya besok (hari ini-red), ” katanya.
Hari berharap, selama proses PSBB di Kota Serang, masyarakat tidak keluar rumah jika tidak diperlukan. Kondisi ini untuk membantu menekan angka penyebaran wabah Covid-19 yang beberapa pekan terakhir mengalami peningkatan. “Kami berharap warga tak banyak keluar rumah. Tetap menerapkan protokol kesehatan,” terangnya.
Terpisah, Wakapolres Serang Kota, Kompol Mirodin mengatakan, Kepolisian Serang Kota mendukung langkah Pemkot Serang menerapkan PSBB. Ia pun mengatakan, menurunkan personel berjaga di delapan pos Check point. “Kita menerjunkan personil untuk di check point sampai batas waktu yang telah ditetapkan Pemkot Serang,” katanya.
SUBADRI NGAMBEK
Pemandangan menarik terjadi saat Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin meninjau pos check point di Kalodran. Subadri naik pitam saat mengetahui kondisi check point belum berjalan efektif. Hanya ada tenda pos tanpa ada petugas yang melakukan kegiatan pengecekan.
Mantan Ketua DPRD Kota Serang itu pun langsung memanggil Kepala Satpol PP Kota Serang dan Kepala Dishub Kota Serang, untuk mempertanyakan mengapa pos pengecekan tersebut masih belum beroperasi. Kepala Satpol PP Kota Serang, Kusna Ramdani, sampai pertama kali di pos check point. Subadri pun menghukum Kusna dengan menyuruhnya push up di pinggir jalan.
Selanjutnya, Kepala Dishub Kota Serang, Maman Lutfi, hadir di lokasi. Subadri pun langsung mencecar beberapa pertanyaan mengapa pos masih belum juga beroperasi di hari pertama PSBB. Namun, Maman menjawab dengan mengelak bahwa pembentukan pos check point merupakan tanggungjawabnya. Sebab tanggungjawab dari pihaknya hanyalah mengatur lalu lintas selama diberlakukannya pos pengecekan.
Mendengar jawaban Maman, Subadri pun langsung marah. Lantaran, Maman justru menjelaskan terkait dengan protokol kesehatan. “Udah pak kadisnya jangan ke mana-mana dulu (jawabannya-red). Yang saya tanyakan, mana pos check point yang sudah siap? Mana pos pengecekan yang sudah siap? Enggak usah ke peraturan menteri (Permen) segala,” kata Badri.
Dikatakan Subadri, apabila organisasi perangkat daerah (OPD) tidak siap, tidak sanggup dan takut menjalankan tugas tersebut, bicarakan sejak awal. “Ngomong doang iya, iya. Giliran pelaksanaannya aja tidak ada. Kalau memang takut bilang. Jangan saling menyalahkan. Jadi wajar saja kalau rekan-rekan wartawan mempertanyakan serius tidak sih Pemkot Serang PSBB,” katanya.
Usai pemantauan, Subadri mengatakan, seharusnya pos check point sudah mulai beroperasi sejak pukul 08.00 WIB. Namun ternyata, dari Dishub Kota Serang belum menyiapkan. “Ya mungkin karena petugas Dishubnya kekurangan personel atau apa. Karena kan koordinatornya itu Dishub Kota Serang. Nah kebetulan saat cek di Serang Timur dan Kalodran, itu tidak ada,” ujarnya.
CILEGON DIPERKETAT
Selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Cilegon, akses masuk dari daerah lain melalui tol akan diperketat. Untuk tempat publik seperti mal dan tempat hiburan malam, masih diizinkan beroperasi, hanya saja jam operasionalnya yang dibatasi.
Hal itu diungkapkan oleh Walikota Cilegon Edi Ariadi usai apel kampanye penggunaan masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan di Alun-alun Kota Cilegon, Kamis (10/9).
Menurut Edi, Pemkot Cilegon bersama TNI dan Polri bakal melakukan pengetatan pada akses masuk dari luar daerah ke Kota Cilegon. “Hari ini (kemarin-red) tenda pemeriksaan di depan tol akan kita pasang, nanti penjagaan bersamaan dengan polisi dan TNI,” ujar Edi, Kamis (10/9).
Disinggung terkait tempat publik seperti mall dan tempat hiburan, kata Edi, secara detail mekanisme masih dibahas oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Cilegon. Namun menurutnya, kemungkinan pemerintah tidak akan menutup total tempat itu. “Dibatasi saja, nanti seperti apa dibahas,” ujarnya.
Untuk mencegah penyebaran Covid-19, Edi mengajak masyarakat di Kota Cilegon untuk disiplin melakukan protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan.
Pemerintah berharap dengan upaya itu kasus Covid-19 di Kota Cilegon bisa terus ditekan. “Menggunakan masker, cuci tangan, ini kan paling mudah,” ujar Edi
Selain mengajak masyarakat untuk menggunakan masker, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan, Edi pun mengajak masyarakat untuk senantiasa meningkatkan imunitas agar tubuh lebih kuat sehingga tak mudah terserang virus. “Saya ingin semuanya mematuhi protol kesehatan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono menjelaskan, pengetatan akan dilakukan di pintu tol Cilegon Timur, Cilegon Barat, dan Merak.
Pengetatan itu dilakukan sebagai upaya filterisasi lalu lintas masyarakat dari luar daerah, khususnya dari zona merah ke Kota Cilegon.
“Kita siapkan tim, memfilter siapa yang masuk, bekerja sama dengan TNI dan Dinkes,” ujarnya.
Menurutnya, pengetatan dilakukan dengan mengecek suhu tubuh setiap masyarakat yang masuk ke Kota Cilegon. Jika suhu tubuh di atas ambang batas maka akan dilakukan rapid. Jika reaktif maka masyarakat tersebut diminta kembali ke tempat asal. “Pusat keramaian juga akan dibatasi, kami menunggu petunjuknya, intinya polisi TNI mendukung keputusan pemerintah,” ujarnya. (fdr-bam)
PSBB DI KECAMATAN
Pemkab Serang hingga kini belum memutuskan apakah akan memberlakukan PSBB atau tidak. Pemkab Serang merasa berat jika harus menerapkan PSBB secara keseluruhan karena akan banyak dampak yang ditimbulkan.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, penerapan PSBB tidak serta merta dilakukan dengan mudah. Akan tetapi, akan banyak yang terdampak terutama sektor ekonomi. “Kalau keseluruhannya ditutup (PSBB-red) kayaknya berat untuk Kabupaten Serang,” ujar Tatu.
Ia mengatakan, kasus Covid-19 di Kabupaten Serang tidak merata di semua kecamatan. Namun, kasus tinggi hanya terjadi di wilayah perbatasan Kota Cilegon saja seperti di Kecamatan kramatwatu. “Kalau di wilayah lainnya, seperti di Serang Timur itu tidak tinggi kasusnya,” katanya.
Karena itu, pihaknya lebih memilih untuk melokalisasi PSBB. Artinya, PSBB hanya dilakukan di beberapa kecamatan tertentu saja yang kasus Covid-19 nya tinggi. “Intinya kita mendukung (PSBB se-Banten) tapi harus disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten seang,” ujarnya.
Akan tetapi, pihaknya akan membicarakannya terlebih dahulu dengan sejumlah stakeholder. Termasuk pihak perusahaan industri, pelaku wisata, dan lembaga vertikal di Kabupaten Serang. “Nanti kita akan bicarakan seperti apa baiknya, karena sejak awal pihak perusahaan memohon untuk tidak ada penutupan,” ucapnya. (fdr-bam-jek/air)
