SERANG – Pemkot Serang mengancam bakal memutuskan kontrak dengan PT Pesona Banten Persada (PBP) selaku pengelola Pasar Induk Rau (PIR). Sebab, pengelola dianggap tidak mampu memberi kontribusi siginfikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Evaluasi kerjasama PT PBP itu muncul usai Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dipimpin Walikota Serang Syafrudin membongkar lapak pedagang kali lima (PKL) di atas saluran irigasi di samping PIR, Rabu (19/8) lalu. Apalagi, selama ini Pemkot Serang hanya menerima Rp15 juta setiap bulan dari PT PBP.
Sejauh ini, Asisten Daerah (Asda) II Kota Serang Imam Rana tengah ditugaskan untuk melakukan kajian kerjasama tersebut. “Kalau memang hasil kajiannya harus putus. Kita putus!,” tegas Walikota Serang Syafrudin kepada Radar Banten, Kamis (10/9)
Menurut Syafrudin, penerimaan Rp15 juta setiap bulan itu terlalu kecil untuk disetorkan ke kas daerah. Padahal, Pemkot Serang berhak menerima 20 persen dari penghasilan PT PBP mengelola PIR. “Jadi sangat jauh sekali yang disetorkan,” katanya.
Langkah walikota ini didukung oleh Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi. Bahkan, Budi menyebutkan Pemkot Serang telah menyiapkan panggilan untuk manajemen PT PBP. “Kita siapkan pemanggilannya. Tinggal administrasinya (surat-red),” katanya.
Dijelaskan Budi, selain temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Banten, lambannya penataan pasar juga jadi alasan kontrak PT PBP harus dikaji ulang. “Masalahnya banyak. Pemkot tengah lakukan kajian,” jelas Budi.
Kata Budi, PT PBP telah menyatakan siap mundur sebagai pengelola PIR lantaran tak mampu memperbaiki fasilitas yang ada. Setelah kontrak PT PBP diputus, pengelolaan PIR diserahkan sementara kepada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagink dan UKM).
“Sambil menunggu pihak ketiga yang siap memperindah pasar dan membuat PIR memiliki daya tarik. Dimulai dari nol lagi,” kata Budi.
Terpisah, Direktur Utama (Dirut) PT PBP Ovi Hurrotun Nufus mengaku masih berkoordinasi dengan Pemkot Serang. Sedianya, PT PBP mendukung program Pemkot Serang untuk menertibkan PKL di sekitar PIR.
Namun, untuk rencana pengambilalihan PIR oleh Pemkot Serang, Ovi enggan berkomentar. “Untuk itu (pengembilalihan-red) saya belum bisa wawancara,” ujar Ovi melalui aplikasi pesan WhatsApp. (fdr/nda)
