SERANG – Hingga saat ini, penyaluran bantuan sosial jaring pengaman sosial (JPS) dari APBD Provinsi Banten mencapai 48,34 persen. Dari total anggaran JPS Rp472,81 miliar, yang sudah terealisasi sudah Rp228,55 miliar.
Plt Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Budi Darma mengatakan, pihaknya semaksimal mungkin berupaya agar penyaluran JPS itu segera sampai ke tangan masyarakat. “Beberapa yang belum terealisasi yakni karena ada kendala di perbankan,” ujar Budi kepada Radar Banten, Kamis (15/10).
Ia mengimbau kepada masyarakat yang masuk dalam kriteria keluarga penerima manfaat tetapi belum menerima JPS untuk aktif mengecek tabungannya masing-masing. “Untuk saat ini memang tidak dilakukan pengumpulan seperti sebelumnya. Jadi masyarakat bisa langsung cek dengan menggunakan ATM masing-masing,” terangnya.
Budi menguraikan, untuk Kabupaten Tangerang, yang sudah tersalurkan yakni 92.921 keluarga dengan nilai Rp55,75 miliar; Kota Tangerang 81.295 keluarga dengan nilai Rp48,77 miliar; Kota Tangerang Selatan 18.992 keluarga dengan nilai Rp11,39 miliar; dan Kabupaten Pandeglang 39.350 keluarga dengan nilai Rp19,67 miliar. Berikutnya, Kabupaten Lebak 9.005 keluarga dengan nilai Rp4,5 miliar; Kota Serang 21.199 keluarga dengan nilai Rp10,59 miliar; Kabupaten Serang 35.223 keluarga dengan nilai Rp17,6 miliar; dan terakhir Kota Cilegon 13.508 keluarga dengan nilai Rp6,75 miliar.
Sementara itu, serapan bantuan tak terduga (BTT) Provinsi Banten sudah mencapai 63,2 persen dari total anggaran Rp770 miliar.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, BTT terdiri untuk bidang kesehatan, JPS, dukungan industri dan pemulihan ekonomi, serta kebencanaan. “Semua sudah ada realisasi kecuali dukungan industri dan pemulihan ekonomi,” ujar Rina.
Ia mengatakan, anggaran untuk dukungan industri dan pemulihan ekonomi belum terserap karena belum ada pengajuan. Hingga saat ini, pihaknya belum ada pengajuan untuk pencairan anggaran tersebut.
Rina memaparkan, untuk bidang kesehatan, dari alokasi anggaran Rp261,95 miliar, realisasinya yakni Rp255,58 miliar atau 97,57 persen. Alokasi anggaran bidang kesehatan itu terdiri dari Dinas Kesehatan Rp254,58 miliar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rp7,36 miliar. Sementara itu, alokasi anggaran untuk JPS yang berada di Dinas Sosial yakni Rp472,81 miliar. “Realisasinya Rp228,55 miliar atau 48,34 persen,” paparnya.
Sedangkan untuk kebencanaan yang berada di BPBD, dari alokasi anggaran Rp15,23 miliar, realisasinya baru Rp2,49 miliar atau 16,41 persen. (nna/alt)
