SERANG – Pipanisasi saluran air bersih di Kota Serang masuk kategori minim atau 3,6 persen. Sebanyak 650 ribu warga Kota Serang masih mengandalkan air bawah tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Padahal, dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 target pipanisasi saluran air bersih 80 persen. Penyebabnya, Pemkot Serang baru persiapan membentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam).
Ketua Pansus Raperda Pembentukan Perumdam, Tubagus Ridwan Akhmad mengatakan, pihaknya tengah melakukan pembahasan tahap akhir pembentuan Perumdam Kota Serang. “Jika mengacu pada SDGs (Sustainable Development Goals) 2030 Kota Serang minim pipanisasi air bersih,” ujarnya kepada Radar Banten, Rabu (21/10).
Dikatakan Ridwan, SDGs pada 2030 menargetkan tiap daerah harus memiliki pipanisasi air bersih mencapai 80 persen. Waktu tersisa tinggal 10 tahun. Kota Serang, jika Raperda Perumdam disahkan akhir tahun 2020 maka dalam kurun waktu tersisa, Kota Serang memulai dari 3,6 persen. “Kita tertinggal jauh sekali,” katanya.
Ridwan mengungkapkan, angka 3,6 persen berdasarkan eksisting dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang dari cakupan layanan yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirta Madani hingga 2020. “Kota Serang kurang lebih hanya memiliki 2.000 Saluran Langganan (SL) yang terfokus di Kasemen dan sebagian Kecamatan Serang,” terangnya.
Dikatakannya, saluran air 3,6 persen berasal dari hasil royalti kerja sama tripartit antara Pemkot Serang, Pemkab Serang dan PT Saubahtera Samudra hanya mampu menyalurkan sebanyak 30 liter per detik air sehingga baru mencakup 2.000 SL. “Kami mendorong Pemkot untuk merevisi MoU dengan PT Saubahtera Samudra bisnis to bisnis saja, tanpa dengan Pemkab Serang,” katanya.
“Kalau ini terjadi, maka akan terjadi penambahan saluran air. Informasinya akan ada penambahan produksi air yang dilakukan PT Saubahtera Samudra,” tambah Ridwan.
Ridwan menjelaskan, saat ini warga Kota Serang mengandalkan sumber air bersih bawah tanah. Kondisi ini beresiko terhadap kondisi kesehatan dan kontur tanah. Karena, pertumbuhan penduduk Kota Serang terus meningkat. “Jika terus terjadi tinggal nunggu waktu saja (resiko terjadi-red),” jelasnya.
Ketua Komisi III itu menjelaskan, sebagai kota yang mengandalkan jasa dan perdagangan. Tapi, belum punya air bersih melalui perpipaan. Sehingga dengan Tujuan dari perubahan PDAB ke Perumdam agar layanan meningkat signifikan. “Kondisi ini memprihatinkan,” katanya.
Selain itu, kata Ridwan, perubahan PDAB menjadi Perumdam diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Saat ini, PDAB Tirta Madani mampu mengumpulkan laba bersih Rp500 juta hanya dengan 2.000 SL. “Jika berlipat maka potensi pendapatan cukup besar. Tinggal dihitung saja,” terangnya.
Terlebih, hingga tahun 2022 Kota Serang berpotensi menambah aliran air. Yakni, peningkatan kapasitas produksi PT Saubahtera Samudra, Bendungan Sindangheula dan Program Hibah Kementrian PUPR. “Perumdam melihat potensi airnya terbuka. Kita bisa belajar dari Kota Cilegon dan Tangerang Raya betapa besar potensi PADnya,” terangnya.
“Tujuannya jelas, bahwa kita ingin pengelolaan air dikuasai pemerintah. Kalau pun ada swasta yang berkeinginan berkegiatan usaha di Kota Serang tentu harus berkoordinasi dengan pemerintah,” tambah Ridwan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi mengatakan untuk mendorong pipanisasi air bersih DPRD menargetkan pembahasan Raperda tentang Perumdam selesai akhir tahun 2020. “Tentu kita dukung pembuatan Perumdam ini, sehingga bisa bermanfaat buat masyarakat Kota Serang,” katanya.
Dikatakan Budi, langkah pertama yang dilakukan, DPRD mendorong agar Pemkot mengevaluasi MoU dengan PT Saubahtera Samudra. Merubah MoU Tripartit dengan bisnis to bisnis. Sehingga, ke depan pipanisasi air bersih bisa mencakup sebagian besar warga Kota Serang.
EVALUASI KERJA SAMA
Di hari yang sama, Walikota Serang Syafrudin bersama Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi berkunjung ke kantor PT Saubahtera Samudra. Kata Syafrudin mengatakan, kedatangannya berkaitan dengan pembuatan perubahan status PDAB Tirta Madani menjadi Perumdam.
Syafrudin mengungkapkan, salah satu pembahasan bersama dengan PT Saubahtera Samudra yaikni terkait dengan pembahasan MoU tripartit PT Saubahtera Samudra bersama dengan Pemkot Serang dan Pemkab. “Kami menginginkan MoU dengan Kabupaten Serang dipisahkan dan MoU dengan Kota Serang dipisahkan. Jadi sendiri-sendiri. Tujuannya untuk meningkatkan PAD Kota Serang,” katanya.
Dikatakan Syafrudin, selama ini PT Saubahtera Samudra komitmen terhadap MoU yang telah disepakati bersama. Yakni, memberikan royalti sebesar 30 liter per detik air dan pajak air sebesar Rp75 juta per bulan ke Pemkot Serang. “Walaupun di tengah Covid-19 PT Saubahtera Samudra tak ada penurunan pembayaran pajak dan royalti,” terangnya.
Sementara itu, General Manager PT Sauhbahtera Samudra Joko Purwono mengatakan, sebagai perusahaan yang berlokasi di Kota Serang, membuka ruang komunikasi bagi Pemkot Serang, termasuk masukan dan keinginannya. “Setuju saja karena kita juga priuk nasi di sini. Kita akan bantu apa yang bisa kita bantu,” katanya.
“Point-pointnya masih umum. Nanti kita bahas teknisnya seperti apa pada pertemuan selanjutnya,” kata Joko. (fdr/air)
