SERANG–Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-10 bakal digelar pada 25-27 November 2020 di Jakarta. Rencananya Munas tersebut dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo secara daring.
Ketua MUI Provinsi Banten A.M Romli mengatakan, pelaksanaan Munas ke-10 MUI akan dilakukan secara online dan offline. Munas rencana dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. “Yang online itu pembukaan dan pembahasan materi. Yang offline itu pemilihan tim formatur dan rapatnya di Hotel Sultan, Jakarta, sekitar tanggal 26 November,” ujarnya melalui rilis kepada Radar Banten, Minggu (25/10).
Dikatakan Romli, salah salah satu agenda Munas 2020 akan memilih ketua umum MUI. Posisi ketua umum biasanya diisi kader dari NU atau Muhammadiyah. “Posisi Sekjen MUI tidak boleh merangkap jabatan politis, baik di parlemen atau pemerintahan. Karena dia harus fokus membawa MUI,” katanya.
Selain itu, ada empat agenda lain yang akan dibahas dalam Munas ke-10. Pertama, pembahasan draf rancangan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. Kedua, draf tentang garis besar haluan program kerja MUI lima tahunan. Ketiga, pembahasan draf terkait fatwa-fatwa MUI, baik fatwa yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat maupun fatwa kontemporer yang menyangkut kondisi dan situasi bangsa. Dan keempat, pembahasan rekomendasi dan arahan-arahan (taujihat) Munas. “Rekomendasi itu berkenaan dengan kepengurusan yang akan datang di dalam melaksanakan tugas-tugas keumatan,” katanya.
Romli menjelaskan, ketua umum, sekjen, dan dewan pertimbangan MUI akan dipilih oleh tim formatur yang terdiri dari 17 orang.
Terkait kandidat ketua umum, peluang besar berada pada sosok yang mampu meningkatkan peran MUI sebagai Shodiqul Hukumah, seperti KH Miftachul Ahyar yang saat ini menjabat Rais Aam PBNU atau juga yang lain. “Hal ini sejalan dengan para ketua umum MUI sebelumnya yang memang berasal dari Rais Aam PBNU, seperti KH Sahal Machfud dan KH Ma’ruf Amin,” katanya.
Menurutnya, karena wajah dari ketua MUI adalah ahli fiqih. Jika para Rais Aam PBNU yang terpilih, berarti memenuhi kompetensi itu. Karena produk MUI ada di Komisi Fatwa. Bahkan yang diminta masyarakat, utamanya adalah fatwa. “KH Miftachul Ahyar memiliki kompetensi itu. Kendati begitu, diusulkan agar KH Miftachul Ahyar harus didampingi oleh figur yang memiliki kemampuan manajerial sehingga terbangun kepemimpinan yang klop,” terangnya. (fdr/nda)
