Bila Tak Dikendalikan, Kasus Positif Bisa Tembus 10 Ribu
SERANG-Satgas atau Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Banten mengevaluasi upaya pencegahan Covid-19 di delapan kabupaten kota. Evaluasi itu dilakukan agar Provinsi Banten tidak masuk 10 besar kasus terbanyak di Indonesia.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten, hingga Minggu (25/5) jumlah warga Banten yang terpapar Covid-19 mencapai 8.707 orang. Sebanyak 279 pasien positif Covid-19 telah meninggal dunia.
Kepala Dinkes Banten Ati Pramudji Hastuti mengungkapkan, dalam dua hari terakhir terjadi penambahan kasus baru sebanyak 362 orang. Dengan rincian pada Sabtu (24/10) tercatat 241 kasus baru dan Minggu (25/10) ada 121 kasus baru di Banten.
“Rata-rata per hari terjadi 100 lebih kasus baru di Banten, bila ini tidak dikendalikan maka akhir Oktober warga Banten yang terpapar Covid bisa di atas 10 ribu orang,” ungkap Ati kepada wartawan akhir pekan kemarin.
Ia melanjutkan, Gugus Tugas atau Satgas Covid-19 Provinsi dan Kabupaten Kota terus melakukan koordinasi agar penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di Banten terus ditekan. “Dari delapan kabupaten kota, tinggal Kota Tangsel yang masih berada di zona merah atau daerah risiko tinggi. Namun sepanjang Oktober 2020, kasus positif semakin melonjak di Banten,” katanya.
Berdasarkan hasil evaluasi di tingkat provinsi, pengendalian kasus Covid-19 di Banten masih cukup baik dibandingkan daerah lain. Hanya saja perlu ditingkatkan sehingga Banten tidak sampai masuk 10 besar daerah dengan kasus terbanyak.
“Penerapan PSBB (pembatasan sosial berskala besar-red) harus dibarengi dengan upaya menjalankan disiplin protokol kesehatan. Bila masyarakat tidak disiplin, berarti kita gagal melakukan pencegahan. Saat ini Banten berada di 20 besar,” tuturnya.
Sambil menunggu vaksin Covid-19, Ati mengingatkan semua kabupaten kota untuk tetap mengedukasi masyarakat pentingnya mematuhi protokol kesehatan. “Daya tampung rumah sakit terbatas dalam menangani pasien Covid, yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mengoptimalkan pencegahan,” tegasnya.
Dari 8.707 pasien positif Covid-19 di Banten, mayoritas berhasil sembuh. Jumlahnya mencapai 6.986 orang. Namun hingga saat ini masih ada 1.442 yang masih dirawat dan 279 pasien telah meninggal dunia.
“Berbagai upaya telah dilakukan Pemprov Banten untuk mengendalikan penyebaran covid. Namun masih perlu kerja keras semua kabupaten kota agar Banten segera menjadi zona hijau,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten Nana Suryana menambahkan, upaya pencegahan penyebaran Covid-19 terus dilakukan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Banten.
“Kami sebagai bagian dari gugus tugas terus melakukan sosialisasi pentingnya warga mengenakan masker, mencuci tangan dan jaga jarak. Meskipun hampir semua sudah mematuhi protokol kesehatan, namun masih ada sebagian kecil warga yang masih membandel sehingga harus diberikan peringatan,” jelasnya.
Terkait kasus baru, Nana mengakui mobilitas masyarakat selalu meningkat setiap akhir pekan. “Yang paling sulit dipatuhi warga adalah jaga jarak saat berada di pasar atau di tempat tinggalnya. Ini mesti kita tingkatkan lagi kedisiplinan warga,” ujar Nana.
KLASTER CUTI
Sementara itu, Wakil Gubernur Andika Hazrumy mengimbau warga untuk tetap berada di rumah saja saat cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW mulai Rabu (28/10) sampai Jumat (30/10). Andika berharap tidak ada klaster baru penyebaran Covid-10 gara-gara liburan panjang itu.
“Maka saya berharap tetap menerapkan protokol kesehatan,” ujar Andika.
Apabila ada klaster cuti bersama maka angka penyebaran Covid-19 di Banten semakin tinggi khususnya di tempat wisata di Banten. Wagub juga sudah mengimbau kepada pemerintah kabupaten kota terkait tempat wisata yang ada di wilayah masing-masing.
“Mereka (pemerintah kabupaten kota-red) yang tahu kondisi wilayah masing-masing,” tuturnya. Apabila tempat wisata tetap dibuka untuk peningkatan ekonomi masyarakat, maka Pemprov Banten meminta menjaga dan menerapkan protokol kesehatan.
Ia juga berharap agar para aparatur sipil negara (ASN) untuk tetap di rumah. “Apalagi mereka (ASN-red) selama ini work from home (bekerja dari rumah-red). Maka harus stand by untuk keadaan-keadaan urgensi lainnya dalam konteks melaksanakan kebijakan pemerintah,” tutur Andika.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan, apabila tidak ada keperluan penting lebih baik di rumah saja. Apabila terpaksa keluar rumah, maka perlu sadar untuk menerapkan protokol kesehatan. (den-nna/alt)
