SERANG – Sebanyak 35 orang dimintai keterangan oleh penyelidik Kejati Banten terkait kasus dugaan korupsi dana hibah di Kementerian Agama (Kemanag) Provinsi Banten. Puluhan saksi diperiksa berkaitan dengan pemberian dana dan informasi pemotongan hibah.
“Yang telah dimintai keterangan itu jumlahnya 35 orang. Saat ini masih berjalan (permintaan keterangan-red),” kata Kasi Penkum Kejati Banten Ivan Hebron Siahaan kepada Radar Banten, Selasa (27/10).
Ivan mengatakan, puluhan orang yang dimintai keterangan kebanyakan penerima hibah. Selain penerima hibah, penyelidik juga memintai keterangan pegawai Kanwil Kemenag Banten salah satunya, Kepala Kanwil A Bazari Syam. “Kebanyakan yang punya yayasan yang dimintai keterangan. Sudah diperiksa (Kakanwil Kemenag A Bazari Syam-red),” kata Ivan.
Proses penyelidikan berawal dari laporan masyarakat yang menamakan diri sebagai Wadah Ekspresi Barisan Independen Nasionalis Religius (Webinar). Mereka sebelumnya telah membuat laporan ke Kejati Banten, Senin (7/9) lalu. Dalam laporannya, mereka menuding Kemenag Banten sebagai sarang korupsi. Pada 2017 ada dugaan penyunatan dana bantuan untuk Madrasah Aliyah Al-Hikmah Sujung, Kabupaten Serang, sebesar Rp20 juta.
Pelaku penyunatan dana itu diduga pejabat Kanwil Kemenag Banten. Jumlah bantuan yang seharusnya diterima Madrasah Aliyah Al Hikmah senilai Rp90 juta. Kemudian, pada 2018, pelapor juga menuding penyunatan kembali dana bantuan untuk madrasah di wilayah Banten. Jumlah pemotongan sebesar 30 persen dari jumlah bantuan yang diterima. “Yang dilaporkan tahun 2017 dan 2018,” ujar Ivan.
Selain pemotongan dana bantuan, pelapor juga menuding adanya dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kanwil Kemenag Banten untuk pengangkatan kepala madrasah, kepala KUA, eselon IV dan III. Tudingan tersebut berdasarkan hasil audit Inspektorat Jenderal Kementrian Agama RI Nomor: 138/B.II/P.P1/2020 dan berita hasil pemeriksaan pejabat teras Kanwil Kemenag Banten yang diduga telah melakukan pelanggaran. Pelapor menilai tindakan oknum pejabat Kanwil Kemenag Banten tersebut dianggap melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010. “Ada beberapa laporan mereka,” kata Ivan.
Ivan menuturkan sejumlah dokumen yang berkaitan penerimaan bantuan dana 2017 dan 2018 telah diperoleh penyelidik. “Sudah ada (dokumen-red) kami mintakan kepada para pihak yang kemarin datang,” tutur alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM), Jogjakarta.
Rabu (9/9), Kabag TU Kanwil Kemenag Banten Mahfudin membantah tudingan tersebut. Menurut dia tudingan tersebut tidak berdasar. “Kalau masalah pemotongan sistemnya itu langsung transfer ke rekening madrasah. Kami sudah melakukan evaluasi terhadap pembangunan madrasah dan itu sudah berjalan dengan lancar. Kalau ada pemotongan tentu bangunan itu akan terbengkalai,”kata Mahfudin.
Berkaitan dengan jual beli jabatan, Mahfudin mengatakan sistemya sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada proses di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam setiap pengangatakan pegawai. “Baperjakat ini yang berperan dalam menyeleksi kompetensi pegawai sebelum diusulkan kepada pak kakanwil,” kata Mahfudin.
Mahfudin mempersilakan pelapor membuktikan tudingan-tudingan tersebut. Pihaknya kata dia akan bersikap kooperatif dengan aparat penegak hukum. (mg05/alt)
