Anggaran Pendidikan Paling Besar
SERANG – Pemprov Banten mengalokasikan anggaran bidang pendidikan tahun depan mencapai Rp4,9 triliun dalam Rancangan APBD 2021. Jumlah itu sepertiga dari total APBD yang diusulkan gubernur sebesar Rp15,5 triliun.
Hal itu terungkap dalam rapat paripurna Penyampaian Nota pengantar Gubernur mengenai Raperda Tentang APBD Banten Tahun Anggaran 2021 di DPRD Banten, Kota Serang, Selasa (27/10).
Nota pengantar RAPBD 2021 dibacakan Gubernur Wahidin Halim di hadapan anggota DPRD Banten yang mengikuti rapat paripurna.
Dalam paparannya, Wahidin mengungkapkan, secara garis besar komposisi RAPBD 2021 ialah pendapatan daerah ditargetkan Rp11,30 triliun, sementara belanja daerah dianggarkan Rp15,55 triliun. Sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp4,24 triliun. “Namun defisit tersebut ditutup dari Silpa APBD 2020 sebesar Rp134 miliar dan pinjaman daerah sebesar Rp4,1 triliun,” ungkap Wahidin.
Ia mengatakan, target pendapatan daerah tahun depan mengalami penurunan 10 persen atau Rp1,3 triliun dibandingkan dengan target pendapatan daerah tahun anggaran 2020 yang mencapai Rp12,6 triliun.
“Kondisi perekonomian tahun 2021 diperkirakan masih dibayangi oleh pandemi Covid-19. Makanya pendapatan asli daerah hanya ditarget Rp6,9 triliun tahun depan,” jelasnya.
Gubernur yang akrab disapa WH ini melanjutkan, kendati pendapatan daerah mengalami penurunan, namun anggaran belanja daerah justru naik dibandingkan APBD 2020 yang hanya Rp13 triliun lebih.
“Belanja daerah tahun anggaran 2021 mencapai Rp15,55 triliun. Paling besar untuk biaya operasional mencapai Rp7,47 triliun, belanja modal Rp5,40 persen dan belanja transfer daerah dan belanja tak terduga hampir Rp3 triliun,” urai WH.
Berdasarkan klasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, anggaran belanja paling besar dialokasikan untuk urusan wajib pelayanan dasar sebesar Rp10,52 triliun. Sementara sisanya sekira Rp5 triliun untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan dan unsur penunjang urusan pemerintahan.
WH menambahkan, anggaran belanja daerah untuk urusan wajib pelayanan dasar terdiri dari enam bidang. Pertama bidang pendidikan dialokasikan paling besar yakni Rp4,94 triliun, kedua bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Rp3,17 triliun, ketiga bidang kesehatan Rp1,84 triliun, keempat bidang perumahan dan kawasan permukiman Rp383 miliar, kelima bidang sosial Rp112 miliar, dan keenam bidang Kantibmas sebesar Rp63 miliar.
“Anggaran pendidikan yang paling besar ini dilaksanakan oleh Dindikbud dengan peruntukan pengelolaan pendidikan SMA/SMK dan pendidikan khusus,” tegas WH.
Di akhir paparannya, orang nomor satu di Banten ini menyebutkan penyusunan RAPBD Banten 2021 mengacu pada PP 12/2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan mengacu pada KUA-PPAS tahun anggaran 2021 yang telah disepakati antara gubernur dan pimpinan DPRD Banten pada 8 Oktober lalu.
“Untuk itu saya mengapresiasi pada pimpinan dan anggota DPRD yang telah bekerja keras dengan TAPD yang telah menyusun RAPBD 2021, sebagai bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional,” pungkas WH.
Usai penyampaian nota pengantar RAPBD 2021, WH menyerahkan dokumen atau berkas nota Pengantar Gubernur mengenai Raperda APBD 2021 kepada pimpinan dewan untuk dibahas lebih lanjut oleh DPRD Banten.
Berita acara penyerahan dokumen tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Andika Hazrumy, Sekda Banten Al Muktabar dan unsur Forkopimda Provinsi Banten lainnya.
Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim yang memimpin rapat paripurna mengatakan, selanjutnya dokumen RAPBD 2021 yang disampaikan gubernur akan ditindaklanjuti oleh fraksi-fraksi untuk menyusun pemandangan umumnya. “Selanjutnya pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, yang akan dilakukan pada 3 November mendatang melalui paripurna,” ujarnya. (den)
