Pemprov Tertibkan Situ di Banten
SERANG- Dari 137 situ embung danau dan waduk (SEDW) di Banten, baru tiga yang tersertifikasi. Pemprov Banten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten melakukan upaya penertiban aset SEDW agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten M Tranggono mengatakan, beberapa situ yang sudah sertifikasi antara lain Situ Gede dan Situ Cipondoh. “Tiga lainnya juga sedang dalam proses dan mudah-mudahan tahun ini selesai,” ujar Tranggono, kemarin.
Ia mengungkapkan, program sertifikasi akan dilanjutkan pihaknya tahun depan. Sembari menunggu proses sertifikasi, pihaknya juga melakukan identifikasi pematokan.
Hal itu menjadi fokus Pemprov agar aset milik Pemprov itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi ada beberapa SEDW yang juga dikuasai pihak ketiga. Berdasarkan catatannya, sejumlah situ yang dikuasai pihak ketiga antara lain Situ Cipondoh di Kota Tangerang dan Situ Cihuni di Kabupaten Tangerang.
Tranggono mengungkapkan, hak pengelolaan lahan Situ Cipondoh tahun 1996 atas nama Pemprov Jawa Barat dan di balik nama menjadi Banten. Namun hak guna bangun (HGB) atas nama PT Griya Tri Tunggal Paksi dan telah digadaikan 15 juta US Dollar. “HGB itu akan berakhir pada 2023 nanti. Jadi kami menunggu sambil melakukan upaya-upaya penertiban dan tidak akan memperpanjang HGB,” terangnya.
Sementara itu, Situ Cihuni justru dikuasai oleh PT Cihuni Mas seluas 32,34 hektare dan masih dalam proses banding di Mahkamah Agung. “Kami berharap kami yang dapat memenangkan ini,” ujar Tranggono.
Selain dua situ itu, ia mengungkapkan, ada beberapa situ lain yang juga memiliki permasalahan. Misalnya Situ Gede di Kota Tangerang yang asetnya juga dimanfaatkan pihak lain tanpa izin serta terjadi penimbunan dan pemanfaatan tanah atau bangunan liar. Bahkan, ada juga peralihan fungsi menjadi sawah, kebun, bahkan perumahan.
“Di SEDW lainnya juga terdapat permasalahan lain misalnya berkurangnya tampungan akibat sedimentasi serta adanya okupansi lahan oleh warga,” terangnya.
Ia mengatakan, upaya penertiban aset SEDW ini sangat penting mengingat manfaatnya yang cukup besar. Di musim penghujan, SEDW dapat berfungsi sebagai tempat penampungan air sehingga meminimalisir banjir. Sedangkan saat musim kemarau, SEDW dapat menjadi cadangan sumber air bersih.
Selain penertiban, Tranggono juga mengaku saat ini Pemprov melakukan upaya revitalisasi di sejumlah situ, misalnya Situ Cipondoh dan Situ Gede. Untuk itu ia mengajak para stakeholder untuk bersama-sama melakukan revitalisasi. “Dengan begitu, diharapkan adanya revitalisasi dapat membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi terutama di masa pandemi seperti saat ini,” tuturnya.
Tranggono mengatakan, berdasarkan data, ada 137 aset SEDW di Banten dengan total nilai Rp2,3 triliun. “Itu tersebar di kabupaten/kota di Banten,” ujarnya.
Ratusan situ masing-masing tersebar di Kabupaten Pandeglang sebanyak 24 buah dengan nilai aset Rp75 miliar, Kabupaten Lebak 27 buah senilai Rp316,6 miliar, Kabupaten Serang 39 buah senilai Rp284 miliar, dan Kota Serang empat buah senilai Rp0,9 miliar. Berikutnya, Kabupaten Tangerang 26 buah senilai Rp455 miliar, Kota Tangerang delapan buah senilai Rp799,2 miliar, dan Kota Tangsel sembilan buah senilai Rp384,2 miliar.
Kata dia, upaya penertiban aset yang dilakukan Pemprov ini juga menggandeng Korsupgah KPK. Dengan harapan, aset yang dimiliki Pemprov dapat dimanfaatkan, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku Pemprov memang paling aktif mensertifikasikan aset-asetnya. KPK juga sepakat dan mendorong serta mendukung agar aset Pemprov disertifikasi. “KPK dan Kejaksanaan turun tangan,” tuturnya. (nna/nda)
