SERANG – Kabupaten kota sangat siap untuk menegakkan protokol kesehatan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri.
Instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 itu adalah penegasan terhadap kewajiban kepala daerah untuk menjalankan dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya bahkan meminta Gubernur Banten untuk membuat aturan larangan bagi kabupaten kota menerima kunjungan pihak luar lebih dari lima orang sebagai pengejawantahan Instruksi Mendagri.
“Hari ini (kemarin-red), Dewan (DPRD-red) Kota Serang diagendakan melakukan kunjungan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lebak sebanyak 12 orang dan staf 4 orang. Ibu (Iti menyebut dirinya-red) instruksikan ke Kadis PUPR untuk ditolak karena lebih dari lima orang,” kata Iti Octavia Jayabaya kepada Radar Banten, Senin (23/11).
Dijelaskan, pengawasan yang dilakukan Gubernur harus maksimal. Sehingga penyebaran Covid-19 di wilayah Lebak dan Banten juga optimal. Oleh karena itu jumlah orang yang melakukan kunjungan kerja dari pusat, provinsi, maupun kabupaten kota harus dibatasi.
“Kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci dalam pencegahan penularan Covid-19,” tegas mantan anggota DPR RI ini.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas PUPR Lebak Maman Suparman membenarkan telah membatalkan kunjungan kerja (kunker) DPRD Kota Serang ke Lebak. DPRD Kota Serang diminta untuk menjadwal ulang kunjungan kerja (kunker) ke Lebak.
“Arahan Bupati Lebak, kalau lebih dari 5 orang maka harus dibatalkan. Karena sekarang PSBB (pembatasan sosial berskala besar-red) dan dikhawatirkan akan terjadi penyebaran virus corona,” ungkapnya.
Dewan Kota Serang, katanya, tidak berkirim surat kepada Dinas PUPR Kabupaten Lebak saat mengagendakan kunker. Mereka hanya menghubungi Sekretaris Dinas PUPR Lebak. Karena itu, pembatalan untuk menerima kunker disampaikan via telepon oleh Sekretaris PUPR Lebak kepada Sekretariat Dewan Kota Serang.
“Untuk penjadwalan ulang kunker ke Lebak belum ditentukan. Kita tunggu tindaklanjut dari Dewan Kota Serang,” jelasnya.
Begitupun kata Walikota Cilegon Edi Ariadi. Edi mengaku Pemkot Cilegon selama ini telah berupaya mendorong masyarakat disiplin melaksanakan protokol kesehatan.
Bahkan Edi meminta Satpol PP Kota Cilegon bertindak tegas tanpa pandang bulu baik kepada masyarakat maupun aparatur sipil negara (ASN) yang melanggar protokol kesehatan. “Denda saja berapa, jangan pandang bulu, tegas ke semuanya,” ujar Edi.
Edi mengakui disiplin protokol kesehatan di Kota Cilegon masih belum baik karena itu ia menginstruksikan petugas untuk bersikap tegas.
Hal senada disampaikan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Serang Ade Ariyanto. Kata Ade, sudah menegakkan protokol kesehatan mulai dari pasar tradisional hingga tempat wisata. “Kita tidak main-main menegakkan protokol kesehatan, kita tindak tegas,” katanya.
Terlebih lagi, kata dia, Mendagri sudah menegaskan penegakkan protokol kesehatan harus dilakukan. Bahkan, jika kepala daerah membiarkan ancamannya bisa dicopot. “Artinya, ini benar-benar harus kita lakukan, dan Kabupaten Serang sudah melakukan itu, di hari libur pun kita fokus ke tempat wisata untuk menegakkan prokes,” ujarnya.
Meski demikian, Ade mengaku tindakan tegas yang dilakukan baru sebatas sanksi sosial saja. Pihaknya belum menerapkan sanksi denda kepada masyarakat yang melanggar. “Di aturannya kan ada dua pilihan, sanksi denda atau sosial, kalau denda kita belum,” ucapnya.
Sementara itu, Walikota Serang Syafrudin mengatakan, Pemkot Serang bersama Forkopimda juga bersepakat menindaklanjuti Instruksi Mendagri “Tadi (kemarin-red) kami bersepakat menindaklanjuti Instruksi Mendagri dengan membuat edaran agar tidak ada kerumunan,” katanya.
Syafrudin dapat memahami langkah Mendagri membuat instruksi terkait pengendalian Covid-19. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penambahan kasus. “Ini langkah antisipasi, memang sanksinya hingga pemecatan,” terangnya.
Syafrudin mengungkapkan, salah satu langkah yang akan menjadi perhatian yaitu minimal jumlah masyarakat saat mengadakan acara. Batas maksimal dihadiri 50 orang dengan menerapkan protokol kesehatan. “Nanti teknisnya diatur. Yang jelas, batas maksimalkan 50 orang,” katanya.
Terkait langkah Gubernur Banten terlibat dalam pengawasan penerapan Instruksi Mendagri, kata Syafrudin, sesuatu yang lumrah. Menurutnya, Gubernur merupakan kepanjang tanganan pemerintah pusat. “Ya enggak apa-apa. Ini kan sifatnya instruksi,” terangnya. (tur-bam-jek-fdr/alt)












