SERANG – Sebanyak 158.781 pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Banten mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Total anggaran untuk ratusan ribu pelaku UMKM itu mencapai Rp381,07 miliar.
Plt Kepala Koperasi dan UKM Provinsi Banten Tabrani mengatakan, pada pertengahan bulan ini, sudah 106.491 yang disalurkan. “Sebanyak 52.290 sisanya masih dalam proses,” ujar Tabrani, kemarin.
Seperti diketahui, Pemprov Banten mengusulkan sebanyak 119.862 pelaku UMKM di Banten untuk mendapatkan bantuan produktif usaha mikro (BPUM) dari pemerintah pusat dua bulan lalu. Pengajuan tersebut dilakukan sebagai bagian dalam realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Masing-masing UMKM akan mendapatkan BPUM sebesar Rp2,4 juta. Bantuan itu akan disalurkan secara tunai kepada pelaku UMKM melalui lembaga perbankan pemerintah yang sudah diverifikasi pemerintah pusat.
Tabrani mengatakan, hal ini merupakan upaya pemerintah pusat dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional pada masa pandemi Covid-19.
Dalam program ini, pihaknya berperan sebagai koordinator. Sementara usulan yang dihimpun olehnya adalah pengajuan yang dilayangkan pemerintah kabupaten/kota.
“Kita hanya tim pokja (kelompok kerja) yang mengkoordinir usulan data dari masing-masing kabupaten/kota. Sedangkan untuk yang mendaftarkan dan menginput data tetap dilakukan dinas terkait di delapan kabupaten/kota,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten ini.
Terpisah, Plt Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Budi Darma S mengaku mulai tahun depan pihaknya mengalokasikan anggaran bagi pelaku usaha ultra mikro. Bantuan itu akan dialokasikan dari APBD Provinsi Banten kepada 2.500 pelaku usaha ultra mikro se-Banten.
Kata dia, para calon penerima manfaat bantuan usaha ekonomi produktif itu merupakan masyarakat yang sebelumnya menerima jaminan sosial rakyat Banten bersatu (Jamsosratu). “Masyarakat yang sudah mandiri, kini dibantu dengan bantuan usaha ekonomi produktif ini. Tapi bukan berupa dana, melainkan bantuan peralatan penunjang usaha mereka,” ujar Budi. (nna/nda)
