Pemprov Tak Alokasikan Anggaran 2021
SERANG – Pemprov Banten tidak mengalokasikan anggaran bantuan sosial (bansos) Covid-19 tahun depan. Dalam APBD tahun anggaran 2021, tidak ada pos anggaran bansos tersebut.
Padahal saat ini, DPRD Banten melalui panitia khusus (pansus) tengah membahas raperda usul Gubernur tentang penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Covid-19. Raperda tersebut ditargetkan rampung tahun depan sebagai pedoman pengendalian pandemi Covid-19 di Provinsi Banten.
Menurut Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Banten, Nurhana, saat ini pihaknya tengah fokus menyalurkan bansos Covid-19 yang dianggarkan dalam APBD 2020 (hasil refocusing anggaran) sebesar Rp472,8 miliar untuk 421.177 kepala keluarga yang terdampak Covid-19.
“Penyaluran bansos covid ini dilakukan dua tahap, dan saat ini proses tahap kedua,” kata Nurhana saat menjadi narasumber webinar tentang bansos untuk membangkitkan daya beli masyarakat di tengah pandemi, yang digelar Diskominfo Banten, Rabu (2/12).
Ia melanjutkan, untuk tahun depan dalam APBD 2021 yang telah diketok DPRD Banten akhir November lalu, tidak ada alokasi anggaran untuk bansos Covid-19 atau program jaring pengaman sosial (JPS) provinsi yang sifatnya bansos adhoc.
“Bansos yang ada untuk tahun depan hanya program bansos reguler Dinsos Banten, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), panti rehabilitasi, Jamsosratu. Tidak ada bansos Covid-19 tahun anggaran 2021,” tuturnya.
Dikatakan Nurhana, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020 membuat pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah melakukan refocusing APBD 2020 untuk penanganan Covid-19 di daerah, di mana salah satu programnya adalah pemberian bansos Covid-19 atau program JPS bagi warga terdampak covid yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat melalui Kemensos.
“Dari hasil refocusing itu, Dinsos melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bansos Covid-19 provinsi, dan dana JPS dianggarkan Rp472,8 miliar untuk 421.177 penerima,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Nurhana juga mengakui adanya keterlambatan penyaluran bansos Covid-19 tahun anggaran 2020. Menurutnya, Dinsos Banten sempat terkendala data calon penerima bansos covid, sehingga membutuhkan waktu dalam melakukan validasi calon penerima bantuan.
“Kami sangat hati-hati, sebab penerimanya ratusan ribu dan sesuai aturan tidak boleh ada double anggaran. Sebab bansos Covid-19 ini ada juga dari pusat melalui Kemensos, dan dinsos kabupaten/kota. Jadi harus clear dan tepat sasaran bahwa mereka yang menerima bansos Covid-19 dari provinsi tidak pernah menerima bansos dari pusat maupun kabupaten/kota atau program bansos reguler lainnya,” tegasnya.
Di akhir paparannya, Nurhana mengaku bansos covid merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. “Meskipun bansos covid ini belum cukup signifikan meringankan beban rumah tangga dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan, sebab anggaran terbatas dan bantuan hanya untuk dua bulan atau 1,2 juta,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Banten, Eneng Nurcahyati yang juga menjadi narasumber webinar mengungkapkan, pihaknya yang juga bagian dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Banten memiliki tugas dan kewajiban melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran Covid-19 di Provinsi Banten.
“Penanganan dan pencegahan Covid-19 tidak hanya dilakukan oleh Dinkes, Dinsos dan BPBD saja, tapi juga semua pihak termasuk Diskominfo. Tugas kami untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan, dan menyosialisasikan pola hidup bersih dan sehat,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti membenarkan bila tahun depan tidak ada anggaran bansos Covid-19. Menurutnya, APBD Banten 2021 fokus pada pemulihan ekonomi nasional dan daerah.
“Tapi bukan berarti tidak ada anggaran penanganan covid. Tetap ada di Dinkes Banten dan penanganan covid tetap menjadi prioritas Pemprov,” ungkapnya.
Kendati begitu, Rina mengaku masih terbuka kemungkinan untuk melanjutkan program bansos Covid-19 bila perkembangan Covid-19 di Banten tahun depan semakin meluas. “Tentu kita tidak mengharapkan itu terjadi, namun bila ada kejadian luar biasa kan bisa saja ada instruksi pusat untuk merefocusing APBD 2021,” tutur Rina.
BPBD TAK DAPAT ANGGARAN
Sebelumnya, Ketua Komisi V DPRD Banten, M Nizar mengatakan, tahun depan anggaran penanganan covid dalam APBD 2021 hanya ada di Dinkes Banten sebesar Rp13 miliar. Meskipun dari total belanja daerah yang Rp16 triliun, total anggaran bidang kesehatan dialokasikan lebih dari Rp1,8 triliun.
“Persisnya hanya Rp12,9 miliar lebih anggaran penanganan covid tahun depam, itu dialokasikan untuk belanja alat PCR dan sejenisnya oleh Dinkes Banten,” katanya.
Sementara pada 2020, lanjut Nizar, Dinkes Banten mendapat alokasi anggaran covid sebesar Rp155 miliar. “Hingga awal November, serapan dana covid di Dinkes mencapai 92 persen,” tuturnya.
Sedangkan anggaran pencegahan Covid-19 di BPBD Banten pada tahun anggaran 2020 mencapai Rp8,1 miliar. Sedangkan pada R-APBD 2021, BPBD tidak mendapat alokasi khusus pencegahan covid.
“Tahun depan BPBD akan dialokasikan sebesar Rp21 miliar. Namun anggaran itu diperuntukkan bagi program penunjang dan penanggulangan bencana secara umum,” ungkap Nizar.
Hal yang sama juga terjadi di Dinsos, bila APBD 2020 hasil refocusing dialokasikan hampir satu triliun untuk bansos covid, dalam R-APBD 2021 tidak dialokasikan anggaran bansos covid.
“Total anggaran untuk Dinsos Banten tahun depan direncanakan di bawah Rp200 miliar, itu pun untuk program dan kegiatan rutin. Tidak ada program khusus bansos covid,” beber Nizar. (den/air)
