RANGKASBITUNG – Pemkab Lebak terus meminimalisir jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP). Tahun 2021, Pemkab Lebak mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,5 miliar untuk melakukan perbaikan atau rehab 300 unit RTLH.
“Untuk tahun 2021 dialokasikan dari APBD murni sebanyak 300 unit dari semula direncanakan seribu rumah. Sementara dari DAK belum ada kepastian jumlahnya, masih menunggu informasi dari kementerian,” ungkap Kepala DPKPP Kabupaten Lebak Wawan Hermawan kepada Radar Banten, kemarin.
Menurutnya, alokasi anggaran masing-masing RTLH yang berasal dari APBD senilai Rp15 juta. ” Sementara yang berasal dari DAK sebesar Rp17,5 juta per unit” katanya.
Wawan mengklaim, di tahun ini, instansinya berhasil menyelesaikan pembangunan sebanyak 329 RTLH yang berasal dari DAK Infrastruktur Perumahan (IP).
“Secara keseluruhan alhamdulillah program bantuan bedah rumah tahun ini sebanyak 329 unit sudah selesai,” ujarnya.
Wawan mengaku, keberhasilan itu diawali dengan proses pendataan secara menyeluruh kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tepat sasaran.
Kata dia, kendati anggaran terbatas, tetapi program bedah rumah bagi RTLH setiap tahunnya selalu meningkat. “Saat ini RTLH di Lebak mencapai 45.400 unit lagi,” katanya.
Wawan mengatakan, Bupati Iti Octavia Jayabaya memiliki perhatian besar dalam program pengentasan RTLH di Kabupaten Lebak. Oleh karena, Bupati memiliki program Lebak sejahtera yang berkaitan langsung dengan ketersediaan rumah layak bagi masyarakat di 28 kecamatan.
“Tapi, karena pandemi Covid-19, tahun ini untuk alokasi seribu RTLH ditunda,” katanya.
Wawan mengaku, pengentasan RTLH membutuhkan peran serta dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan pihak swasta. “Pemerintah akan bekerja keras menuntaskan pembangunan RTLH. Kami enggak ingin, ada warga yang tidur di rumah yang nyaris ambruk dan kotor,” katanya.
Terpisah, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lebak Zaenal Faozi mengapresiasi, pelaksanaan pembangunan RTLH tahun ini. Oleh karena, dengan kegiatan itu, kondisi rumah masyarakat kurang mampu di beberapa daerah sudah baik dan layak ditempati. “Ya, kita prihatin mendengar informasi banyaknya warga miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni. Karena itu, kita dorong anggaran untuk membantu perbaikan RTLH dari APBD Lebak, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), pihak swasta, APBD Banten, dan APBN,” kata Zaenal. (nce/zis)
