• Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
Home Berita Utama

Kewajiban Setor DP Umrah Disoal

Redaksi by Redaksi
Rabu, 27 Januari 2021 15:17
in Berita Utama, Umum
Kewajiban Setor DP Umrah Disoal

Inet

JAKARTA – Ketua Dewan Pembina Gabungan Perusahaan Haji dan Umrah Nusantara (Gaphura) Baluki Ahmad mempertanyakan kepentingan pemerintah dalam pembentukan rekening penampungan dana ibadah jemaah umrah. Tak hanya mencampuri ranah pengelolaan dana swasta, ia menyebut, aturan pun salah sasaran. Pasalnya, ia menilai, pangkal permasalahan ada pada lemahnya pengawasan Kementerian Agama terhadap pelaku usaha.

Lemahnya pengawasan ini yang kemudian memungkinkan berbagai usaha travel umrah wanprestasi tidak terdeteksi. Menurut Baluki, penyetoran dana tidak akan memecahkan masalah yang sudah mengakar ini. Apalagi, nominal yang diwajibkan tak signifikan, yakni Rp500 ribu per jemaah. Sehingga, ini tidak menunjukkan legitimasi usaha dan menjamin hak jemaah.

RelatedPosts

Pelebaran Jalan Serang-Pandeglang.

Pelebaran Jalan Serang-Pandeglang Butuh Anggaran Hampir Rp200 Miliar, Ini Penjelasan Menteri PU

Kamis, 19 November 2026 17:47
DPRD Panggil BKPSDM Pandeglang.

DPRD Pandeglang Bakal Panggil Kepala BKPSDM, Soroti Banyaknya Jabatan Kosong

Kamis, 19 November 2026 17:36
Pelebaran Jalan Serang-Pandeglang.

Pemprov Banten Siapkan Rp50 Miliar untuk Pelebaran Jalan Serang-Pandeglang pada 2027

Kamis, 19 November 2026 17:29
Kasus Tenggelam di Kabupaten Serang.

12 Kasus Tenggelam Terjadi di Kabupaten Serang, 12 Orang Meninggal Dunia

Kamis, 19 November 2026 17:22

“Jadi kelemahan pengawasan jangan ditarik ke persoalan kami semua, lahirlah sebuah penampungan uang. Ini apa sih?” katanya, Selasa (26/1).

Tak hanya tidak efektif, Baluki menilai, keputusan itu juga akan memberatkan agen travel umrah. Bercermin dari aturan serupa sebelumnya, Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh), uang jemaah sering tertahan dan pencairannya membutuhkan waktu bulanan.

“Melihat penampungan dengan akumulasi Rp500 ribu kali puluhan ribu, tidak usah bilang sejuta setahun lah, ini kan bukan nilai kecil dan kepentingan untuk siapa?” tanyanya curiga.

Pemerintah, sebelumnya telah menerapkan peraturan serupa, yaitu Siskopatuh yang mewajibkan penyetoran DP (Down Payment) sebesar Rp10 juta per jamaah ke bank syariah yang ditentukan. Untuk dapat dicairkan, jemaah harus menyetorkan hingga Rp20 juta yang menandai pembayaran lunas dibayar. Jika tidak sampai Rp20 juta, uang tidak dapat dikembalikan.

Tujuannya, agar jemaah umrah tidak dirugikan oleh penipuan berkedok tertentu. Namun, ketentuan kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 2019 silam.

Lebih lanjut, Baluki menyebut pemerintah bisa melakukan pengawasan dengan memastikan perjanjian yang dibuat antara jemaah dan pihak pemberangkat ditunaikan. Jika terbukti wanprestasi atau tidak menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian, maka pihak yang melakukan pelanggaran dapat diproses secara pidana sesuai hukum yang berlaku.

“Kami, usaha travel, seperti orang yang tidak dipercaya, lah kenapa kami diberi izin?” imbuhnya.

Sementara, Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji (Sepuh) Syam Resfiadi menyebut, aturan penyetoran dana memang bukan aturan yang terbaik. Namun, jumlah dana yang disetorkan dinilai tidak memberatkan. Toh, per jemaah membayar sebesar Rp26 juta untuk pemberangkatan umrah.

Dia menyebut, aturan juga sesuai dengan usulan. Yaitu, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (BPIU) menyetorkan dana ke rekening Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), bukan rekening khusus yang dibuat oleh pemerintah.

Syam menyebut jika melibatkan rekening pemerintah, pencairan dana akan ribet karena panjangnya birokrasi. Ia mengaku paham jika pemerintah ingin membentuk sebuah sistem, namun acap kali justru menjadi polemik karena banyak pihak yang tidak setuju.

Dia mengatakan, pembentukan sistem ini tidak hanya untuk melindungi jemaah dari penipuan, namun juga agar pemerintah memiliki database jumlah jemaah yang diberangkatkan setiap tahunnya beserta detail data seperti umur, asal daerah, dan sebagainya.

“Karena selama ini kalau tidak ada data masuk, pemerintah bingung berapa jumlah yang diberangkatkan, harus tanya ke Kedutaan Besar Arab Saudi berapa visa yang dikeluarkan, sehingga informasinya selalu terlambat,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana membuat rekening penampungan dana ibadah umrah dari para jemaah. Rekening itu akan terdaftar dengan nama PPIU yang merupakan biro perjalanan wisata, dan telah memiliki izin usaha penyelenggaraan perjalanan umrah.

Rencana tersebut telah dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah. Mengutip RPP itu, Selasa (26/1), PPIU wajib membuka rekening penampungan dana jemaah kegiatan umrah pada Bank Penerima Setoran (BPS). Bank yang dimaksud adalah bank berbasis syariah yang memiliki kerja sama dengan PPIU untuk menerima setoran biaya umrah milik jemaah. (cnni/don)

Plugin Install : Subscribe Push Notification need OneSignal plugin to be installed.
Previous Post

Tempat Limbah Puskesmas Jurumudi Baru Rembes

Next Post

Tenaga Kesehatan di Puskesmas Divaksin

Next Post
Tenaga Kesehatan di Puskesmas Divaksin

Tenaga Kesehatan di Puskesmas Divaksin

Wakil Ketua DPRD Pandeglang Siap Gaji dan Tunjangan Dipangkas Demi Selamatkan Negara

Wakil Ketua DPRD Pandeglang Siap Gaji dan Tunjangan Dipangkas Demi Selamatkan Negara

Selasa, 17 Maret 2026 13:06
Rangkaian Kegiatan Sosial Chandra Asri Group Selama Ramadhan, Salurkan Bantuan Sosial dan Fasilitasi Mudik Gratis

Rangkaian Kegiatan Sosial Chandra Asri Group Selama Ramadhan, Salurkan Bantuan Sosial dan Fasilitasi Mudik Gratis

Selasa, 17 Maret 2026 13:49
Sekolah Gratis Sasar Madrasah, Budi Prajogo Apresiasi Gubernur Banten

Sekolah Gratis Sasar Madrasah, Budi Prajogo Apresiasi Gubernur Banten

Selasa, 17 Maret 2026 14:08
Update Arus Mudik Pelabuhan Ciwandan 17 Maret 2026: Penumpang Tembus 10.987 Orang

Update Arus Mudik Pelabuhan Ciwandan 17 Maret 2026: Penumpang Tembus 10.987 Orang

Selasa, 17 Maret 2026 13:21
Bupati Pandeglang Larang Kepala OPD Mudik Menggunakan Mobil Dinas

Bupati Pandeglang Larang Kepala OPD Mudik Menggunakan Mobil Dinas

Selasa, 17 Maret 2026 13:25
Visual Film Indonesia Disebut ‘Selevel Dunia’, Film Na Willa Bikin Warganet Penasaran

Visual Film Indonesia Disebut ‘Selevel Dunia’, Film Na Willa Bikin Warganet Penasaran

Selasa, 17 Maret 2026 14:02
Kawal Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Komisi I Siap Audiensi Dengan APTI Pandeglang

Kawal Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Komisi I Siap Audiensi Dengan APTI Pandeglang

Kamis, 19 November 2026 12:03

Ikuti Kami

Facebook Instagram X-twitter Youtube
Gates of Olympus

Kanal

News

Redaksi

Peluang Usaha

Viral

Inspirasi

Love Story

Olahraga

News Video

Serba Serbi

E-Paper

Tekno

Pedoman Pemberitaan

Indeks

Tutorial

Pilihan Editor

Pelebaran Jalan Serang-Pandeglang.

Pelebaran Jalan Serang-Pandeglang Butuh Anggaran Hampir Rp200 Miliar, Ini Penjelasan Menteri PU

by Yusuf Permana
Kamis, 19 November 2026 17:47
0

SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Rencana pelebaran Jalan Serang-Pandeglang diperkirakan membutuhkan anggaran hampir Rp200 miliar. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan...

DPRD Panggil BKPSDM Pandeglang.

DPRD Pandeglang Bakal Panggil Kepala BKPSDM, Soroti Banyaknya Jabatan Kosong

by Purnama Irawan
Kamis, 19 November 2026 17:36
0

PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang mulai menyoroti lambannya pengisian kekosongan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten...

No Result
View All Result
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV

© 2026 RadarBanten.