SERANG – Kasus penyimpangan dana desa Kadubereum, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang tahun 2020 senilai Rp520 juta rampung disidik. Selasa (2/2) berkas perkara dan tersangka Nurul Hidayat diserahkan penyidik Tipikor Satreskrim Polres Serang Kota ke Kejari Serang.
“Hari ini (kemarin-red) tahap dua perkara tersebut sudah dilaksanakan, ” ujar Kasi Pidsus Kejari Serang Jonitrianto Andra saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon kemarin.
Jonitrianto mengatakan perkara tersebut menyeret bendara desa Nurul Hidayat. Ia ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam perkara tersebut. “Tersangkanya cuma satu. Sudah kami tahan di Rutan Polres Serang Kota, ” kata pria asal Riau tersebut.
Dijelaskan Jonitrianto dana desa tersebut digunakan tersangka untuk bermain foreign exchange (forex) atau valuta asing (valas). Karena terbentur modal tersangka menggunakan dana desa. “Digunakan untuk main trading (forex-red), ” kata Jonitrianto.
Perbuatan tersangka tersebut terbongkar pada September 2020 lalu. Ketika itu honor RT dan gaji aparat desa yang berasal dari dana desa tersebut belum dibayar. Plt Kepala Desa (Kades) Kadubeureum Bukhori, lantas memeriksa rekening desa dan mendapati adanya sekira 25 transaksi pemindahan kas dana desa ke rekening tersangka. Bukhori didampingi pihak Kecamatan Pabuaran, Polsek Pabuaran kemudian menemui tersangka.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada (4/10/2020) di Kantor Kecamatan Pabuaran tersangka mengaku telah menyimpangkan dana desa. Setelah mengaku, tersangka langsung dibawa ke Polsek Pabuaran. Lantaran kasus tersebut berkaitan dengan tindak pidana korupsi, maka kasus tersebut diambil alih Polres Serang Kota. “Penanganannya (kasus-red) dari Polres Serang Kota, ” kata Jonitrianto.
Selain dana desa, tersangka juga menggunakan dana penanganan Covid-19 dari Bantuan Provinsi (Banprov) Banten senilai Rp50 juta untuk bermain valas. “Perbuatannya (tersangka-red) nanti akan diungkap di persidangan untuk lebih jelasnya,” kata Jonitrianto.
Perbuatan tersangka oleh penyidik dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. “Ancaman pidana nya diatas empat tahun, ” tutur Jonitrianto. (mg05).











