LEBAK – Ribuan perangkat desa (Perades) di Kabupaten Lebak belum menerima gaji sejak Januari – Maret 2021. Kondisi tersebut akibat Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dari pemerinrah belum cair.
Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Lebak Bedah Marwiyah mengatakan, selama tiga bulan pemerintah desa tidak bisa memberikan gaji kepada perades. Bahkan, operasional desa pun terganggu akibat lambannya pencairan ADD dan DD tersebut.
“Iya, sudah tiga bulan kepala desa dan perangkat desa enggak gajian. Karena tidak ada anggaran yang turun sejak awal Januari 2021 sampai sekarang,” kata Bedah Marwiyah kepada Radar Banten, Rabu (3/3).
Namun demikian, Bedah memastikan kegiatan operasional di desa tetap berjalan. Karena, perades diwajibkan untuk tetap masuk kerja, walaupun mereka belum menerima haknya sebagai pegawai di desa.
“Pelayanan terhadap masyarakat saya pastikan tetap berjalan normal. Apalagi, banyak warga yang butuh pelayanan dalam pengurusan dokumen kependudukan,” terangnya.
Senada disampaikan Kades Cibareno, Kecamatan Cilograng, Rustandi Putra. Katanya, kegiatan operasional terganggu dengan keterlambatan pencairan ADD dan DD.
“Sudah tiga bulan rekan-rekan perades enggak terima gaji. Mudah-mudahan bulan ini,” harapnya.(Mastur)
