JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membuka Kongres IV DPP Ikhwanul Muballighin dan Deklarasi Gerakan Nasional Muballigh Berwirausaha, Sabtu (27/3).

Pada kongres yang diselenggarakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan tersebut, Menko Airlangga mengajak seluruh Ikhwanul Muballighin untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan Pemerintah.

“Vaksinasi sudah dilaksanakan dan targetnya pada akhir tahun 70% masyarakat sudah divaksin. Para ulama juga beberapa waktu lalu sudah mulai divaksin. Pada kesempatan ini saya mengimbau kita semua umat Muslim, khususnya jamaah Ikhwanul Muballighin untuk mengajak masyarakat mengikuti vaksinasi agar herd immunity bisa tercapai sehingga ekonomi nasional semakin membaik,” kata Menko Airlangga.

Dalam kongres tersebut, Menko Airlangga juga menegaskan bahwa Pemerintah terus berikhtiar untuk menekan laju kasus penularan COVID-19 sebagai langkah utama untuk memulihkan ekonomi nasional. Di sisi penanganan COVID-19, Pemerintah menerapkan PPKM Mikro dan vaksinasi sehingga kasus COVID-19 mulai terkendali. Hingga saat ini, jumlah penduduk yang telah divaksin akan menembus 10 juta penduduk dengan kecepatan vaksinasi mendekati 500 ribu penyuntikan per hari. Vaksin yang diberikan telah mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) dan dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Terkendalinya kasus COVID-19 melalui vaksinasi dan PPKM Mikro menciptakan peningkatan kepercayaan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya tren indeks dan frekuensi belanja. Untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi ini, Menko Airlangga menyampaikan bahwa di tahun 2021 Pemerintah berkomitmen meneruskan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui beberapa program yang antara lain permodalan dan kredit.

Dalam kongres yang bertema “Kuatkan Nasionalisme, Bina Toleransi dan Pulihkan Basis Ekonomi Umat untuk Indonesia Maju dan Sejahtera” tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki Bank Syariah Indonesia hasil dari penggabungan tiga bank syariah milik negara sehingga Indonesia memiliki Bank Syariah yang besar. Penggabungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing keuangan Syariah menjadi satu kekuatan ekonomi besar untuk bangsa Indonesia.

“Sudah saatnya umat untuk diajak mewujukan kemandirian ekonomi dengan berwirausaha memanfaatkan fasilitas pembiayaan berbasis syariah yang ada. Saat ini Pemerintah sedang melanjutkan berbagai dukungan untuk UMKM dalam program PEN 2021 dan pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta 51 aturan turunannya. Melalui UU ini diharapkan dapat memberikan kemudahan, perlindungan dan memberdayakan pelaku usaha sehingga mereka dapat naik kelas,” kata Menko Airlangga selaku Dewan Pembina DPP Ikhwanul Muballighin.

Selanjutnya, Menko Airlangga menyampaikan juga tentang Gerakan Nasional Wakaf Uang yang telah diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 25 Januari 2021 lalu dengan tujuan untuk menggalakkan transformasi pelaksanaan wakaf yang lebih luas dan modern sehingga tidak hanya terbatas untuk tujuan ibadah tapi juga untuk tujuan sosial ekonomi.

“Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah akan selalu membutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari para muballigh, para pendakwah, yang mempunyai pengaruh besar dalam memberi arah umat muslim di Indonesia, guna mendorong pemulihan kesehatan dan ekonomi,” pungkas Menko Airlangga. (*)