CILEGON – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menggarap retribusi kepelabuhanan didukung oleh Komisi III DPRD Kota Cilegon.

Namun, hal itu dengan catatan, dimana proses pemungutan retribusi harus sesuai aturan yang berlaku.

Anggota Komisi III DPRD Kota Cilegon Rahmatulloh menjelaskan, dukungan itu keluar karena Peraturan Daerah (Perda) tentang retribusi kepelabuhanan telah ada.

“Perda Retribusi Kepelabuhanan dua kali diundangkan, tapi hasilnya belum ada,” ujar Rahmatulloh, Senin (29/3).

Menurutnya, Perda itu belum efektif berjalan karena terjadi polemik antara Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon dan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM).

Pihaknya sempat mengagendakan untuk mempertemukan PCM dan Dishub untuk membahas solusi. Namun belum terealisasi karena tidak mendapatkan respon dari PCM.

“Karena ini potensi yang cukup menjanjikan saya kira komisi III sebagai mitra kerja perlu mendukung langkah pak Uteng sebagai Kepala Dishub,” ujarnya. (Bayu Mulyana)